MATA INDONESIA, JAKARTA – Pada 2020 lalu Partai Masyumi kembali mengibarkan sayapnya di Indonesia. Partai ini berideologi Islam-nasionalisme.
Partai Masyumi reborn ini berawal dari sejumlah petinggi Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka adalah Ahmad Yani seorang mantan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abdullah Hehamahua mantan Penasihat KPK, dan MS Kaban mantan Menteri Kehutanan.
Kehadiran Partai Masyumi reborn mendapat berbagai respons yang mengejutkan atas kelahirannya. Sebelumnya tak ada kabar Masyumi akan berdiri kembali. Namun tiba-tiba saja partai ini deklarasi tepat pada Hari Ulang Tahun ke-75 nya pada 7 November 2020 di Masjid Al-Furqon, Jakarta Pusat.
Deklarasi itu dilakukan oleh A Cholil, seorang Ketua Badan Penyelidik Usaha-usama Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU-PPII). Kemudian hadir beberapa orang penting yakni Masri Sitanggang (Ketua Panitia Persiapan Partai Islam Ideologis), Abdullah Hehamahua (mantan KPK), Amien Rais inisiator Partai Ummat.
Lahirnya Partai Masyumi diyakini oleh Ahmad Yani agar poros partai Islam masuk ke ranah legislatif. Walaupun ia tahu bahwa poros partai umat Islam memang sulit terjadi. ”Susahnya itu masing-masing punya kepentingan sektoral, kepentingan partai,” kata Ahmad Yani.
Walaupun sebagian pendirinya merupakan anggota KAMI, namun Ahmad Yani menuturkan bahwasannya Partai Mayumi tak membentangkan sayap ke KAMI. Ahmad Yani juga mengatakan bahwa KAMI memang sejak awal bukan untuk politik praktis. Walaupun secara prinsip dan tujuan keduanya beririsan.
Ahmad Yani juga meyakinkan bahwa hadirnya Partai Masyumi reborn bukan sebagai ancaman dari partai Islam yang lain.
“Mari kita duduk membangun grand koalisi yang besar untuk kepentingan umat. Masyumi akan mendorong itu. Kami melarang memfitnah dan menjelekkan. Partai-partai Islam itu sahabat kita dan sparing partner kita,” kata Ahmad Yani.
Hal ini karena sebelumnya ada wacana untuk membentuk poros Islam pada Pemilu 2024. Kemudian wacana itu mucul lantaran ada pertemuan antara elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Reporter : Indah Suci Raudlah