MATA INDONESIA, JAKARTA – Sri Lanka adalah sebuah negara pulau di sebelah utara Samudera Hindia. Tepatnya di pesisir tenggara India. Sri Lanka berbatasan laut dengan India di sebelah barat laut dan dengan Maladewa di barat daya. Hingga tahun 1972, dunia internasional menyebut negara ini Ceylon.
Negara ini sekarang dipimpin dua bersaudara. Mahinda Rajapaksa sebagai Perdana Menteri Sri Lanka dan Gotabaya Rajapaksa sebagai presiden. Inilah yang kemudian menjadi masalah. Kedua kakak beradik ini seperti membangun kerajaan keluarga saat memerintah negara ini. Saking berkuasanya, negara ini seperti milik mereka berdua. Keluarga Rajapaksa telah menguasai negara kepulauan itu selama dua dekade terakhir.
Coba perhatikan susunan kabinet pemerintahan Sri Lanka
Presiden: Gotabaya Rajapaksa (72)
Perdana Menteri: Mahinda Rajapaksa (75), kakak presiden
Menteri Keuangan: Basil Rohana Rajapaksa (70), adik presiden
Menteri Irigasi: Chamal Rajapaksa (35), putra perdana menteri Mahinda Rajapaksa
Dampaknya terasa sekarang. Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak negara itu merdeka dari Inggris pada 1948.
Salah urus sehingga kondisi negara babak belur membuat sang kakak, Mahinda Rajapaksa mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri. Di tengah desakan dan aksi unjuk rasa rakyat Sri Lanka yang meminta kedua kakak beradik ini mundur. ”Pengunduran diri Mahinda Rajapaksa menandai perubahan nasib yang memalukan bagi seorang pria yang selama bertahun-tahun menjadi orang paling berkuasa di Sri Lanka,” kata Ayeshea Perera, editor situs BBC News Asia.
Seluruh menteri di kabinet pemerintah Sri Lanka sebelumnya telah mengundurkan diri sejak memburuknya perekonomian dan demo anti-pemerintah meluas ke seluruh negeri. Yang tersisa dari pemerintah hanya Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kakak laki-lakinya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.
Mahinda Rajapaksa yang memimpin Partai Kebebasan Sri Lanka pernah berkuasa sebagai presiden sejak 2005. Dia lengser setelah kalah dari Maithripala Sirisena dalam pemilihan presiden tahun 2015 untuk masa jabatan ketiga. Keluarga Rajapaksa kembali berkuasa tahun 2019 setelah Gotabaya Rajapaksa menjadi terpilih sebagai presiden. Segera setelah itu, politik dinasti terjadi di Sri Lanka dengan Mahinda Rajapaksa menjadi perdana menteri.
Keluarga Politik
Mahinda Rajapaksa adalah pendiri dinasti ini. Mereka berasal dari generasi pemilik tanah di distrik selatan Hambantota. Mahinda pertama kali terpilih menjadi anggota parlemen pada tahun 1970 — ia merupakan anggota termuda di parlemen waktu itu.
Kemudian pada 1980-an Mahinda terpilih lagi menjadi anggota parlemen, kali ini bersama kakak laki-lakinya, Chamal. Nama Mahinda menjadi populer karena mengecam pelanggaran hak asasi manusia dalam pemberontakan kelompok sayap kiri pada 1987-1989. Saat itu ia sampai meminta PBB untuk campur tangan.
Pada 1994, ia terpilih menjadi menteri tenaga kerja oleh presiden baru Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga. Selang 10 tahun kemudian, ia menjadi perdana menteri dan pada tahun 2005 ia menang tipis dalam pemilu untuk memperebutkan kursi kepresidenan.
Mahinda menjabat sebagai presiden Sri Lanka selama dua periode (2005-2015). Pada 2009, ia berjasa mengakhiri perang saudara dengan kelompok separatis Tamil yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun.
Sayangnya, prestasi Mahinda ternoda oleh tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap kelompok etnis dan agama minoritas – 75% populasi Sri Lanka adalah Buddha Sinhala – serta tuduhan korupsi.
Kontroversi pun berlanjut setelah keluarga Rajapaksa memonopoli politik Sri Lanka: Gotabaya memegang posisi senior di Kementerian Pertahanan. Ia mendapat pujian karena caranya menangani perang saudara.
Kakaknya Chamal bertugas di berbagai kementerian seperti Pertanian, Perikanan, dan Irigas. Adapun adik yang lain, Basil, memegang jabatan di Kementerian Keuangan dan Pembangunan Ekonomi.
Beberapa kerabat lain dari empat bersaudara itu juga memegang jabatan publik, terutama putra Mahinda, Namal, yang baru-baru ini menjabat sebagai menteri Olahraga Sri Lanka, dan Yoshitha (kepala staf perdana menteri sampai ayahnya mengundurkan diri).
Namun, kekuasaan keluarga itu sempat menurun saat Mahinda kalah dalam pemilihan presiden 2015. Mereka kembali berkuasa empat tahun kemudian, kali ini dengan Gotabaya di kursi presiden. Aturan konstitusional menghalangi Mahinda mencalonkan diri.
Mencalonkan diri dengan agenda nasionalis, sang presiden baru memanfaatkan asosiasi keluarga itu dengan hukum dan ketertiban. Pada April 2019, serangan teroris yang terkait dengan Negara Islam dan menewaskan lebih dari 250 orang membuat kekuasaan presiden semakin tak terbatas. Apalagi kalau urusannya karena demi keamanan nasional.
Gota Go Home
Namun tuduhan korupsi terhadap keluarga Rajapaksa kembali berhembus. Apalagi dengan krisis ekonomi pasca-Covid. ”Banyak orang percaya Mahinda Rajapaksa membuka jalan bagi keluarganya untuk menjarah kekayaan negara demi keuntungan finansial mereka sendiri,” ujar Ayeshea Perera.
Papan reklame dan seruan yang menuntut keluarga mengembalikan “uang curian” negara itu adalah pemandangan umum pada unjuk rasa di Sri Lanka.
Anjloknya reputasi Rajapaksa menyebabkan perpecahan dalam keluarga tersebut.
Pada akhir April, berbagai laporan menyebutkan keretakan yang semakin besar antara Mahinda dan Gotabaya, diikuti perebutan kekuasaan antara dua bersaudara itu untuk mengendalikan pendukung mereka.
Kesulitan ekonomi telah mendorong banyak kalangan yang tadinya memilih Gotabaya tapi kini membawa spanduk bertuliskan “Gota go home”. Kalimat itu bermakna ganda. “Gota pulanglah” barangkali plesetan dari ungkapan bahasa Inggris “gotta go home” serta Gota yang merujuk nama panggilan sang presiden.
Para pengunjuk rasa anti-pemerintah menyerbu kediaman resmi PM setelah kawanan pro-pemerintah pergi ke lokasi unjuk rasa damai di dekat situ dan menyerang para demonstran tersebut.
Tak lama kemudian bentrokan menyebar ke seluruh negeri dan pengunjuk rasa yang marah membakar beberapa properti milik keluarga Rajapaksa, termasuk rumah keluarga mereka di Hambantota.
Para pengunjuk rasa juga menghancurkan makam orang tua Rajapaksa serta tugu peringatan yang didedikasikan untuk mereka. Sebagai presiden, Gotabaya dituduh menyalahgunakan dana negara untuk membangun tugu peringatan tersebut.
Namun sang presiden mengatakan ia tidak berniat untuk berhenti, meskipun hampir semua menterinya sudah mengundurkan diri dan beberapa anggota parlemen menarik dukungan mereka terhadap pemerintah.
Gotabaya mengumumkan keadaan darurat untuk kedua kalinya dalam sebulan setelah pemogokan massal berbuntut penutupan toko-toko dan bisnis di seluruh negeri.
Mereka mungkin belum sepenuhnya jatuh dari kekuasaan, tetapi keluarga Rajapaksa semakin kehilangan cengkeraman mereka pada politik Sri Lanka yang di masa lalu kelihatannya tak tergoyahkan.
Reporter : BBC/Alyaa
