Karena Sistem Kerajaan Lemah, Turki Beralih Jadi Negara Republik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tepat pada hari ini 98 tahun lalu, Turki resmi meninggalkan sistem kerajaan yang dibangun Kesultanan Ottoman ratusan tahun sebelumnya.

Hal itu bisa terjadi karena setelah wafatnya Sulaiman al-Qanuni (Sulaiman I) atau Sultan Turki Utsmaniyah ke-10, pengaruh Kesultanan Ottoman mulai memudar.

Sistem birokrasi mereka semrawut, kacau balau. Setiap pergantian Sultan menunjukkan kekacauan dan tidak berwibawanya sistem pemerintahan Ottoman.

Contoh saja pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim (1640-1648), para permaisuri di kesultanan tersebut ternyata ikut mengatur bahkan mengendalikan roda pemerintahan.

Ibrahim saat itu menjadi sultan yang lemah karena campur tangan istri-istrinya, sehingga dia hanya dijadikan ‘boneka’ oleh Perdana Menteri, Mustafa.

Meski begitu, sepak terjang Mustafa justru membuat permusuhan di kalangan istana sultan, sampai pada 1876, Sultan Hamid II naik tahta.

Kondisi Istana Kesultanan Ottoman semakin buruk karena Hamid II memimpin dengan tangan besi dan senang melakukan kekerasan serta mengendalikan sendirian seluruh kesultanan.

Orang-orang kerajaan lebih banyak mengurusi kesenangannya sendiri dan tidak memedulikan urusan negara termasuk saat harus perang melawan musuh.

Akibatnya kekuasaan Ottoman di daerah semakin berkurang, sehingga terjadi pemberontakan di wilayah Suriah dan Lebanon.

Setelah itu, semakin banyak wilayah yang melepaskan diri dari kekuasaan Ottoman sehingga pemasukan dari pajak dan upeti terus menurun.

Kondisi itu tidak membuat orang-orang Istana Ottoman sadar, justru semakin gemar melakukan praktik-praktik korupsi secara terang-terangan.

Contoh sederhana, misalnya seseorang yang ingin mendapat jabatan di kesultanan harus memberikan banyak hadiah kepada sultan dan keluarganya.

Hingga datanglah Perang Dunia I pada tahun 1914 yang membuat Ottoman atau Turki Utsmani semakin terpuruk.

Dalam perang melawan negara-negara Balkan, 8 Oktober 1912 – 18 Juli 1913 misalnya, mereka mengalami kekalahan parah meski sudah dibantu Austria dan Hungaria. Kekalahan itu juga yang membuat mereka kehilangan sebagian wilayahnya di Eropa.

Di tengah keterpurukan itu, muncul Gerakan Turki Muda yang bertujuan mendirikan negara sekuler dan gerakan politik di bawah kekuasaan militer Turki Usmani, Mustafa Kemal Ataturk.

Sampai puncaknya, badan legislatif secara resmi membubarkan Kesultanan Ottoman 3 Maret 1924. Dengan kelahiran Republik Turki, Mustafa Kemal Ataturk diangkat menjadi Presiden Turki dan ibu kota nya berpindah ke Ankara. (Annisaa Rahmah)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini