Djajadi Djaja, dari Distributor Rokok Ciptakan Indomie hingga Direbut Salim Grup

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – “Indomieee…. Selerakuuuu…”, demikian sepenggal lirik lagu dari iklan televisi tentang Indomie. Produk mie instan tersebut kini diproduksi oleh Grup Salim melalui PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan telah dikenal hampir seluruh penjuru dunia.

Tapi sebenarnya Indomie bukanlah produk asli buatan Grup Salim. Awal kemunculan Indomie diprakarsai oleh 4 orang Cina asal Medan, lewat perusahaan Sanmaru Food Manufacturing Co Ltd yang didirikan pada April 1970. Mereka adalah Djajadi Djaja Chow Ming Hua, Wahyu Tjuandi, Ulong Senjaya, dan Pandi Kusuma.

Selanjutnya produk Indomie, singkatan dari ‘Indonesia Mie’, baru lahir pada 1972. Produk pertama yang dihasilkan saat itu adalah Indomie Kuah Rasa Kaldu Ayam.

Meski demikian, Sanmaru Food Manufacturing bukanlah satu-satunya lini bisnis dari empat serangkai ini. Kelompok usaha asal tanah Batak tersebut mulanya membuat firma yang bernama Jangkar Jati Group di tahun 1954. Firma ini bergerak di bidang penyaluran barang.

“Saat itu sejumlah anak muda lulusan SMA di Medan bersepakat mendirikan perusahaan kecil yang diberi nama Firma Djangkar Djati (belakangan namanya diganti Wicaksana Overseas International),” demikian dijelaskan dalam buku Kontribusi Dunia Bisnis Menyambut Lima Puluh Tahun Indonesia Merdeka (1995).

Firma ini lantas diberikan kepercayaan oleh British American Tobacco (BAT) sebagai distributor rokok. Begitulah bisnis Djajadi dan kawan-kawan, sebelum Indomie mulai diproduksi pada 1972.

Sejak tahun 1973, usaha distribusi milik PT Wicaksana Overseas International lantas dilebarkan ke beberapa jenis produk antara lain makanan, minuman, susu bubuk hingga mie instan Indomie.

Produk mie instan buatan Djajadi dkk pun kian dikenal setelah muncul varian baru Indomie Kari Ayam ada 1982 dan Indomie Mie Goreng pada 1983.

Namun bisnis indomie mulai terganggu dengan kemunculan produk serupa yang diberi nama sarimi, singkatan dari ‘Inti sari Mie’, besutan yang didirikan oleh Sudono Salim alias Liem Sioe Liong pada akhir tahun 1970-an.

Kehadiran Sarimi dilatarbelakangi oleh kelangkaan beras di tanah air. “Salim Group memasuki bisnis mi dengan maksud memasok mi bagi prajurit dan pegawai negeri sehingga akan ada lebih banyak beras bagi masyarakat,” tulis Richard dan Nancy dalam dalam Liem Sioe Liong dan Salim Group: Pilar Bisnis Soeharto.

Sudono Salim lantas berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi sarimi. Ia memesan 20 lini produksi dari Jepang, di mana setiap lini bisa memproduksi 100 juta bungkus mi instan per tahun. Namun, membaiknya stok beras berkat pestisida dan pupuk membuat produksi mie menjadi terlalu banyak.

Tak ingin produknya mubazir, Liem kemudian merayu Djajadi dengan harapan Indomie yang biasanya memasok tepung dari Bogasari mau bermitra dan memakai sarana produksi milik Liem.

Awalnya Djajadi enggan. Namun belakangan, ia merasa tak punya pilihan lagi setelah Liem berani menginvestasikan 10 juta dolar AS untuk memasarkan merek barunya dengan harga di bawah Indomie. Hasilnya, dalam setahun Sarimi menguasai 40 persen pasar.

Ditambah lagi, Sudono Salim adalah orang dekat Soeharto sejak presiden ke-2 itu masih berpangkat kolonel. Liem juga punya bank yang cukup kuat di Indonesia, bernama Bank Central Asia. Maka tak mudah untuk menghadapi Grup Salim di masa itu.

Akhirnya Djajadi menyerah dan usaha patungan pun diadakan dibawah bendera PT Indofood Interna pada 1984. Sosok yang menjadi CEO masih terhitung orang dekat Djajadi, Hendy Rusli. Pembagian sahamnya, Liem memegang 42,5 persen dan sisanya sebesar 57,5 persen dikuasai Djajadi.

Merek-merek mie instan terkenal akhirnya dikuasai Liem dalam kurun waktu kurang dari dua dekade. Produk-produk mie instan yang dimiliki Salim Group tak hanya menyasar pasar dalam negeri, tapi juga luar negeri. Indofood punya pabrik di benua Afrika dan Eropa.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

ABDUR RAHMAN, KABID PTKP BADKO HMI KALIMANTAN BARAT MENOLAK TAPERA, SEBAB MEMBERIKAN BEBAN TAMBAHAN KEPADA PEKERJA

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah No. 21/2024 sebagai pengganti PP No.25/2020 oleh Presiden RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini