WHO Prediksi Covid-19 Bisa Lebih Lama dari Peradaban Manusia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membawa kabar buruk mengenai pandemi covid-19. Direktur Program Kesehatan Darurat WHO, Michael Ryan menyebut infeksi virus SARS-CoV-2 itu masih terus berevolusi.

Parahnya perkembangan evolusi covid-19 berpeluang bisa ada lebih lama dari peradaban manusia. Hal ini dapat terjadi mengingat karakter virus yang sangat beradaptasi untuk bertahan hidup. 

Para ahli memperingatkan virus itu terus bermutasi selama masih bisa menyebar. Bahkan menurut WHO memberantas covid-19 hingga lenyap dari muka bumi pada titik ini sudah jadi sesuatu hal yang tidak mungkin lagi.

Salah satu contohnya, bisa terlihat pada sub varian dari Omicron yang sudah ada di beberapa negara. Sub varian ini diyakini WHO bukan jadi mutasi yang terakhir.

“Akan selalu ada banyak varian, mikroba mungkin ada lebih lama dari kita sebagai spesies. Mikroba sangat beradaptasi untuk bertahan hidup dan mereka akan terus melakukan itu,” katanya.

Lebih lanjut, Ryan menjelaskan yang namanya virus tidak akan menghilang. Maka dari itu saat ini memberhentikan virus bukanlah jadi tujuan utama. Melainkan bagaimana mengakhiri situasi darurat kesehatan masyarakat yang mana bisa dicapai lewat vaksinasi lengkap.

Itu mengapa WHO mengimbau masyarakat global untuk terus melakukan vaksinasi. Agar setiap bagian dari komunitas dapat terlindungi.

Ryan menilai, ketika hal tersebut bisa terjadi, infeksi covid-19 bisa jadi hal normal di dunia.

Seperti contohnya, negara-negara yang beradaptasi untuk hidup berdampingan dengan penyakit pneumonia atau penyakit lain yang faktanya bisa merenggut jiwa manusia pada beberapa dekade lalu.

“Saya berharap, dunia bisa sampai di titik di mana infeksi C-19 hanyalah seperti ‘serangga’ yang mana situasinya bisa dikelola dan ditangani melalui terapi dan vaksin,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini