Oleh: Natalius Wetimpo
Tuduhan yang mengaitkan aparat TNI dengan penembakan seorang anak di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, perlu disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru. Dalam situasi keamanan yang masih rentan, informasi yang belum terverifikasi berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata untuk membangun narasi yang menyudutkan aparat negara. Pola menjadikan TNI sebagai kambing hitam bukan hal baru, dan kerap muncul ketika kelompok bersenjata berupaya mengalihkan perhatian dari tindakan kekerasan yang mereka lakukan terhadap masyarakat sipil.
Keterangan resmi yang disampaikan Pusat Penerangan TNI menunjukkan bahwa aparat tidak terlibat dalam peristiwa penembakan anak tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, menjelaskan bahwa insiden penembakan berbeda dengan kontak tembak antara aparat dan kelompok bersenjata yang terjadi pada hari yang sama. Ia menegaskan kedua kejadian berlangsung di lokasi dan waktu berbeda, serta tidak memiliki keterkaitan langsung. Selain itu, TNI memastikan tidak ada kegiatan patroli prajurit di Kampung Jigiunggi pada saat kejadian berlangsung.
Menurut data yang dihimpun Puspen TNI, peristiwa pertama terjadi di Kampung Kembru ketika prajurit TNI menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai keberadaan kelompok bersenjata yang diduga bagian dari Organisasi Papua Merdeka. Saat tiba di lokasi, aparat disebut mendapat serangan tembakan sehingga terjadi kontak tembak. Dalam insiden tersebut, empat orang dari kelompok bersenjata dilaporkan tewas. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian berupa senjata rakitan, senapan angin, amunisi berbagai kaliber, serta senjata tradisional seperti busur, parang, dan kapak. Selain itu, ditemukan pula alat komunikasi dan atribut yang dikaitkan dengan kelompok bersenjata.
Sementara itu, kejadian kedua terjadi di Kampung Jigiunggi yang berjarak sekitar tujuh kilometer dari lokasi pertama. Aparat TNI menerima laporan dari kepala kampung mengenai seorang anak yang meninggal dunia akibat luka tembak. Setelah dilakukan pengecekan, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. TNI menegaskan bahwa penyebab pasti penembakan masih dalam proses penyelidikan sehingga belum dapat disimpulkan pihak yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Puncak menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari menyusul teror yang menewaskan warga sipil. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, menjelaskan bahwa dalam masa tanggap darurat pemerintah daerah memfokuskan langkah pada identifikasi seluruh korban, baik yang luka maupun meninggal dunia. Pemerintah daerah juga memastikan korban meninggal akan dimakamkan secara adat, sementara warga yang mengalami trauma akan ditempatkan di tenda pengungsian.
Ia juga menyampaikan bahwa tahap pemulihan dan pemulangan warga ke kampung halaman akan dilakukan setelah situasi dinyatakan benar-benar aman. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah daerah membentuk tim evakuasi yang melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat. Tim ini bertugas memastikan kondisi warga secara menyeluruh karena masih terdapat kemungkinan korban yang belum dievakuasi, mengingat sebagian masyarakat melarikan diri ke hutan akibat trauma.
Langkah penanganan juga diperkuat oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menjelaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat telah dilakukan guna memastikan penanganan korban berjalan dengan mempertimbangkan aspek budaya lokal. Ia menyampaikan telah membangun komunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Dalam Negeri untuk mencari solusi terbaik, termasuk rencana pembentukan tim terpadu yang akan bekerja dalam waktu dekat.
Gubernur juga menegaskan bahwa status tanggap darurat merupakan hasil kolaborasi antara Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya, mengingat lokasi kejadian berada di wilayah perbatasan kedua daerah tersebut. Pemerintah provinsi memastikan akan menyalurkan bantuan logistik untuk menutupi kekurangan di lapangan, termasuk penyediaan tenda bagi warga terdampak.
Melihat rangkaian fakta tersebut, tudingan yang langsung mengarah kepada TNI menjadi tidak berdasar. Justru terdapat indikasi kuat bahwa kelompok bersenjata memanfaatkan situasi konflik untuk menciptakan ketidakpastian dan menyebarkan narasi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat. Strategi semacam ini mencerminkan upaya pengecut untuk menghindari tanggung jawab atas kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat.
Karena itu, dukungan terhadap langkah pemerintah dan aparat keamanan menjadi penting agar situasi dapat segera pulih. Penanganan korban, pemulihan psikologis masyarakat, serta penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata harus berjalan beriringan. Dengan pendekatan yang terukur dan koordinasi lintas pemerintah, keamanan di Kabupaten Puncak diharapkan dapat kembali kondusif dan masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa takut.
(* Penulis merupakan Pemerhati Keamanan dan Kedamaian Papua