MataIndonesia, PUNCAK – Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua Tengah, menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari menyusul aksi kekerasan yang dilakukan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menewaskan warga sipil. Kebijakan ini diambil guna mempercepat penanganan korban, pemulihan kondisi masyarakat, serta memastikan situasi keamanan kembali kondusif.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, mengatakan penetapan status tanggap darurat dilakukan setelah mempertimbangkan dampak psikologis dan keselamatan warga di wilayah terdampak. Pemerintah daerah saat ini masih melakukan pendataan jumlah korban akibat kontak tembak antara aparat TNI dan kelompok bersenjata.
“Dalam masa tanggap darurat, fokus utama kami adalah mengidentifikasi seluruh korban, baik yang luka maupun yang meninggal dunia,” kata Nenu Tabuni.
Ia menambahkan, bagi korban yang meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan sesuai adat setempat. Pemerintah daerah juga menyiapkan tenda pengungsian bagi warga yang mengalami trauma akibat insiden tersebut.
“Tahap pemulihan dan pemulangan warga ke kampung halaman akan dilakukan setelah situasi dipastikan benar-benar aman,” tegasnya.
Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Pemkab Puncak membentuk tim evakuasi terpadu yang melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat setempat. Tim ini ditugaskan untuk menelusuri kemungkinan adanya korban yang belum ditemukan.
“Tim ini kami bentuk untuk memastikan kondisi warga secara menyeluruh. Disinyalir masih ada korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga melarikan diri ke hutan akibat trauma,” ujar Nenu.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyatakan koordinasi dengan pemerintah pusat telah dilakukan guna memastikan penanganan korban berjalan optimal dengan memperhatikan aspek budaya lokal.
“Saya sudah komunikasi dengan Menko Polhukam, sudah diskusi dengan Mendagri untuk bagaimana saya bisa audiensi. Jadi kita mencari supaya korban-korban yang ada di sana bisa kita lakukan itu sambil satu dua hari ini akan ada tim terpadu,” kata Meki Nawipa.
Ia menambahkan bahwa status tanggap darurat merupakan hasil kolaborasi antara Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya, mengingat lokasi kejadian berada di wilayah perbatasan kedua daerah tersebut. Pemerintah provinsi juga menyiapkan bantuan logistik.
“Jadi tanggap darurat dibuat oleh Puncak dengan Puncak Jaya, gabungan. Ini terjadi di Kabupaten Puncak tapi perbatasan langsung dengan Puncak Jaya. Jadi mereka buat, setelah itu kita akan bantu tenda,” paparnya.
Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa TNI tidak terlibat dalam penembakan seorang anak di Kabupaten Puncak yang terjadi pada 14 April 2026.
“TNI menegaskan tidak ada keterlibatan prajurit dalam peristiwa penembakan terhadap anak tersebut. Kedua kejadian terjadi di lokasi berbeda, waktu berbeda, dan tidak saling berkaitan,” demikian pernyataan Puspen TNI.
Menurut Puspen TNI, kontak tembak sebelumnya terjadi saat aparat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keberadaan kelompok bersenjata. “Saat tiba di lokasi, aparat disebut mendapat serangan tembakan sehingga terjadi kontak tembak. Dalam insiden tersebut, empat orang dari kelompok bersenjata dilaporkan tewas,” ujarnya.
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan memastikan upaya pemulihan keamanan dan perlindungan masyarakat terus dilakukan hingga situasi di Kabupaten Puncak benar-benar stabil.