Wakil Presiden Wapres Tinjau Progres Penanggulangan Kemiskinan DIY

Baca Juga

Mata Indonesia, Sleman – Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, meninjau Kapanewon Prambanan sebagai salah satu lokasi lokus penanggulangan kemiskinan di DIY, pada Selasa (9/10).

Agenda yang berlangsung di pendopo Kantor Kapanewon Prambanan itu, Wapres juga bertemu dengan penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBN, APBD, dan Kerjasama Baznas DIY. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo hadir mendampingi Wapres dalam peninjauan dan dialog bersama penerima manfaat.

Usai meninjau, Wakil Presiden menyampaikan, tujuan kunjungan ini untuk melihat secara langsung hasil program pengentasan kemiskinan khususnya di bidang perumahan layak huni dan realisasi program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara).

Ma’ruf Amin menyampaikan ucapan bangga atas perkembangan dan realisasi program rumah layak huni dari Kementrian PUPR dan implementasi program PENA khususnya di Kabupaten Sleman. Ma’ruf Amin mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan program pemerintah yang menjadi bagian dari perbaikan hidup masyarakat. Ia berharap, program ini dapat memberikan dampak baik yang lebih luas bagi masyarakat.

“Apalagi tadi saya mendapat laporan, ada yang omset usahanya semula Rp 300.000, kemudian sekarang bisa meningkat menjadi Rp 1.000.000 perhari dari hasil bantuan program PENA. Dan saya melihat setelah dikembangkan mereka masih bisa dinaikkan kembali,” jelas Wakil Presiden Republik Indonesia.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyampaikan Penanganan kemiskinan di Kabupaten Sleman dilakukan secara berjenjang melalui musyawarah padukuhan yang diproses menjadi SK Bupati. Bantuan yang diberikan beragam mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, bantuan disabilitas dan lansia.

“Dan bagi masyarakat yang tidak masuk dalam SK tersebut dapat mengakses bantuan Jaringan Pengamanan Sosial,” begitu keterangan Bupati.

Bupati menambahkan, pada tahun 2023 Kabupaten Sleman melakukan terobosan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan sosial melalui inovasi PEDAS (Pahlawan Ekonomi Muda Sleman). Program ini menyasar Anak Muda usia 17 – 35 tahun yang memiliki upaya pemberdayaan generasi muda.

“Untuk memutus rantai kemiskinan kami menyalurkan bantuan modal bagi 365 orang masing-masing Rp. 3 juta,” jelas Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin juga menyerahkan bantuan secara simbolis program bantuan lansia seumur hidup berupa uang tunai senilai Rp 300rb dan paket sembako sebesar Rp 500rb bagi para penerima manfaat.

Bantuan ini merupakan program Baznas bagi lansia sebesar Rp 100rb per bulan yang diterimakan per tiga bulan selama seumur hidup.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini