Kemensetneg Mulai Persiapan Peringatan HUT RI ke-79 di IKN

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mulai persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

“Kami dipimpin Pak Kasetpres tadi dengan semua kementerian, lembaga, kemudian dari TNI dan Polri, melakukan rapat pertama—rapat besar pertama untuk persiapan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 yang akan dilakukan di Ibu Kota Negara Nusantara, itu yang pertama kalinya,” ujar Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama dalam keterangannya bersama Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Setya menyampaikan, dalam pertemuan tersebut telah didiskusikan sejumlah hal yang menjadi perhatian untuk kesiapan penyelenggaraan HUT ke-79 RI tersebut. “Kita punya waktu delapan bulan, dan biasanya memang di Jakarta pun di Istana Negara Jakarta pun kita laksanakan persiapan jauh-jauh hari, nah untuk IKN kita mulai dari Januari ini,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, menuturkan, dirinya meminta setiap bidang dalam pelaksanaan HUT RI tersebut agar dapat segera melakukan pembahasan persiapan masing-masing bidang sesuai dengan kondisi IKN.

“Saya minta perbidang, ada bidang komunikasi, bidang upacara, bidang sarana prasarana, infrastruktur untuk segera mereka bidang-bidang itu merapatkan—membahas sesuai dengan bidangnya, dan tentunya membahas terkini yang disesuaikan dengan kondisi IKN pada saat nanti bulan Agustus,” paparnya.

Heru juga meminta kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk segera menyiapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) lebih cepat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dukungan sarana prasarana, Heru mengungkapkan, telah dimulai juga pembahasan mengenai akomodasi untuk kebutuhan menginap setiap pihak yang akan terlibat dalam gelaran HUT RI perdana di IKN. 

“Yang ketiga adalah termasuk membahas terkait dengan kesiapan akomodasi—hotel dan lain-lain, termasuk rute siapa yang menginap di Balikpapan, siapa yang menginap di Samarinda, pick up-nya bagaimana lantas nanti menggunakan kendaraan listrik titiknya dimana itu kita bahas dan pendetailan hari ini dan seterusnya masing-masing tadi,” jelasnya.

Sementara pada pelaksanaannya nanti, Heru menyebut HUT RI perdana di IKN tersebut akan tetap menyesuaikan kondisi di IKN. Heru mengatakan bahwa terdapat kemungkinan untuk mengundang masyarakat secara hybrid.

“Kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan, kesiapannya, jumlahnya berapa tadi dihitung-hitung kurang lebih 2.000 kiri kanan, dan juga kombinasi hybrid kan, hybrid juga kita bisa undang seperti saat kita merayakan HUT pada tahun 2020 dan 2021—hybrid,” imbuhnya.

(BPMI Setpres)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini