UU Ciptaker Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi ke Level 5 Persen

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sejumlah efek positif dari pengesahan UU Ciptaker diungkapkan oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, M. Sarmuji. Salah satunya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Jika pemerintah bisa segera mengoperasionalisaikan UU ini, Insya Allah pertumbuhan ekonomi 5 persen pada tahun 2021 akan bisa tercapai dan akan tumbuh lebih tinggi lagi pada tahun-tahun selanjutnya”, ujarnya di Jakarta, Senin 5 Oktober 2020.

Sarmuji pun berkaca dari kondisi ekonomi tanah air yang selama ini masih berjalan datar tanpa progres yang jelas. Bahkan investasi di Indonesia kalah bersaing dengan negara lain. Pun kalau hanya mengandalkan modal APBN saja tidak bisa mencukupi kebutuhan pendanaan.

“Karena itu kita membutuhkan pendorong (seperti UU Ciptaker) agar bisa tumbuh lebih tinggi,” katanya.

Sarmuji juga mengungkapkan bahwa UU Ciptaker juga bisa mengatasi problem disharmoni peraturan perundangan, tumpang tindih kebijakan hingga ketidakpastian hukum yang selama ini dikeluhkan para pengusaha.

“Dengan UU Ciptaker kita tidak lagi bertumpu kepada konsumsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Jika konsumsi mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan, investasi mendorong pertumbuhan dari sisi penyediaan,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini