Mata Indonesia, Kulon Progo – DPRD Kulon Progo meminta Pemkab lebih teliti untuk menekan tingginya angka kemiskinan. Dalam program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial (bansos) yang disalurkan harus tepat sasaran.
Penyaluran bansos bisa diintensifkan untuk pembangunan pendidikan dan juga penyesuaian pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) untuk pembangunana fisik dan program padat karya.
Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo, Ponimin Budi Hartono menjelaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu solusi untuk bisa menekan angka kemiskinan.
“Nah kemiskinan itu akibat kebodohan, karena itu pemerintah seharusnya dapat menyediakan harusnya menyediakan pendidikan yang dapat diakses semua orang. Kalau memungkinkan beri mereka beasiswa sampai ke tingkat sarjana,” ujar dia, Minggu 4 Juni 2023.
Dana Keistimewaan (Danais) yang tiap tahun diberikan kepada seluruh kabupaten dan kota di DIY juga harus dimanfaatkan untuk menekan kemiskinan terutama di Kulon Progo. Hal itu perlu ditindaklanjuti secara jeli.
Di sisi lain pendidikan terhadap literasi sangat penting. Pasalnya tak sedikit warga Kulon Progo yang justru terjerat dengan rentenir, terutama yang membangun UMKM.
“Arah Pemda memang pengurangan kemiskinan karena rentenir yang sering menyasar ke warung kelontong. Harusnya Bangk Kulon Progo mampu memberikan pinjaman, tapi bunganya rendah,” terang dia.
Untuk diketahui, angka kemiskinan di Kulon Progo mencapai 16,3 persen. Jumlah itu turun dibanding 2022 lalu yang berada di kisaran 18,3 persen.
Meski ada penurunan, DPRD Kulon Progo meminta tren angka tersebut signifikan berkurang. Secara angka saat ini sebanyak 73.210 warga Kulon Progo masuk dalam kategori miskin.
 yang disalurkan harus tepat sasaran.){kind=link}