Sebagian Besar Anak Buah Anies Sepakat Tolak Reuni 212!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Rencana reuni PA 212 di Monas pada 2 Desember 2020 mendatang menuai penolakan dari sebagian besar anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sekelompok orang yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini mengajukan keberatan dalam rapat yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kesbangpol pada Rabu, 11 November 2020.

Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional Irfal Guci mengatakan bahwa pihaknya menolak agar kegiatan reuni akbar 212 digelar di Monas.

“Pada dasarnya semua SKPD keberatan, karena memang sedang suasana covid seperti ini,” ujarnya, Kamis 12 November 2020.

Irfal juga menekankan bahwa warga Jakarta sudah dilarang untuk melakukan kegiatan bersama di Monas, sejak Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) beberapa waktu lalu.

“Kalau satu boleh nanti semua itu pada bablas, pada minta. Nanti pada nanya kenapa boleh, apa alasannya,” katanya.

Ia pun berharap agar hasil rapat tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Anies untuk menginjinkan atau melarang aksi reuni tersebut.

“Terserah pak Gubernur kasih apa nggak. Kalau boleh kita siap kalo nggak ya lebih bagus lagi,”ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini