Sebagian Besar Anak Buah Anies Sepakat Tolak Reuni 212!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Rencana reuni PA 212 di Monas pada 2 Desember 2020 mendatang menuai penolakan dari sebagian besar anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sekelompok orang yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini mengajukan keberatan dalam rapat yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kesbangpol pada Rabu, 11 November 2020.

Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional Irfal Guci mengatakan bahwa pihaknya menolak agar kegiatan reuni akbar 212 digelar di Monas.

“Pada dasarnya semua SKPD keberatan, karena memang sedang suasana covid seperti ini,” ujarnya, Kamis 12 November 2020.

Irfal juga menekankan bahwa warga Jakarta sudah dilarang untuk melakukan kegiatan bersama di Monas, sejak Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) beberapa waktu lalu.

“Kalau satu boleh nanti semua itu pada bablas, pada minta. Nanti pada nanya kenapa boleh, apa alasannya,” katanya.

Ia pun berharap agar hasil rapat tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Anies untuk menginjinkan atau melarang aksi reuni tersebut.

“Terserah pak Gubernur kasih apa nggak. Kalau boleh kita siap kalo nggak ya lebih bagus lagi,”ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini