Ruhut dan Don Bosco Doho Kritik Keras Deklarasi KAMI yang Dicetuskan Din Syamsuddin Dkk

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dicetuskan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin dkk mendapat tanggapan dari Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul.

Lewat postingan pada akun twitternya, Ruhut merasa lucu dengan deklarasi tersebut.

“Deklarasi nie ye, pakai embel2 menyelamatkan bangsa Aku jadi tertawa termehek mehek orang2nya mereka lagi mereka lagi,” tulisnya dalam akun Twitter @ruhutsitompul, pada Senin 3 Agustus 2020.

Pada postingan yang kedua, ia juga mengkritik keras aksi tersebut. Ia menilai aksi tersebut bertentangan dengan upaya Presiden Jokowi dan jajaran yang tengah berjuang untuk membangun Indonesia.

“Penumpang2 yg ada di Kapal Karam ngebacot ngalur ngidul ngerasanin Kapal Besar yg sedang melaut bersama Presiden RI ke 7 Bpk Joko Widodo dan Jajarannya ditengah gelombang ombak yg besar menuju Indonesia Maju MERDEKA,” lanjut dia.

Senada Dosen Etika Komunikasi dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta Dr. Don Bosco Doho menilai, deklarasi tersebut adalah sebuah kesia-siaan (vanitas vanitatum). Ibarat membuang kata-kata di tengah angin yang bertiup. Aksi ini hanya akan membuat masyarakat terprovokasi seakan-akan Indonesia sudah akan kiamat.

“Kasian masyarakat kecil yang tidak mampu menyaring setiap pesan yang masuk ke kepala mereka dengan tenang, bijak dan kritis,” ujarnya ketika dihubungi Mata Indonesia, Senin siang.

Don Bosco pun menganjurkan agar Din Syamsuddin dkk jangan menyebarkan informasi yang keliru kepada rakyat kecil yang cinta damai dan rela berkorban di tengah wabah dahsyat ini.

“Mereka jangan lagi dijejal dengan slogan-slogan yang mengatasnamakan idealisme sempit yang hanya akan membuat mereka makin bingung,” kata sosok yang juga menjabat sebagai Direktur STIDEF Research & Consulting tersebut.

Don Bosco juga menyarankan agar Din Syamsuddin dkk perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi nyata yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat saat ini. Seharusnya mereka ikut membantu memerangi pandemi covid-19 yang telah meluluh lantakkan berbagai sektor kehidupan. Jangan malah banyak mengeritik dan memberikan penilaian subyektif dan tendensius.

“Situasi yang terpuruk saat ini membutuhkan uluran tangan dan aksi nyata bukan berpolemik dan mencari kambing hitam. Sekarang tidak perlu banyak mengeritik apalagi terlalu jauh menuding bahwa negara Indonesia telah dibawa jauh dari cita-cita pendiri bangsa,” ujarnya.

Ia juga menilai gerakan ini sebagai sebuah propaganda moral yang tentu saja melawan nilai-nilai moral. Ia pun meminta agar Din Syamsuddin dkk perlu introspeksi diri, apa yang sudah mereka perbuat untuk kemajuan bangsa ini?

“Jangan hanya ‘actions speak louder than words’. Bukankah kita semua belajar bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila? Alinea IV UUD 45 mendetailkan tujuan itu. Kita sedang di jalan menuju ke arah itu. Masih panjang perjalanan kita. Ayo buat aksi nyata dari hal-hal kecil, dari diri kita sendiri, saat ini,” katanya.

Seperti diketahui, sejumlah tokoh berkumpul dan mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Minggu, 2 Agustus 2020. Mereka menganggap, negara saat ini sudah melenceng jauh dari yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa.

Aksi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Abdullah Hehamahua, Said Didu, M.S. Ka’ban, Syahganda Nainggolan, Prof. Anthony Kurniawan, Prof. Rohmat Wahab, Ahmad Yani, Adhie M. Massardi, Moh. Jumhur Hidayat, Hatta Taliwang, Marwan Batubara, Edwin Sukowati, Joko Abdurrahman, Habib Muhsin Al Atas, Tamsil Linrung, Eko Suryo Santjojo, Prof. Chusnul Mariyah, dan Sri Bintang Pamungkas.

Mereka menyatakan koalisi ini merupakan gerakan moral yang terbentuk atas keresahan bersama terhadap kondisi bangsa terkini.

Din Syamsuddin tegas mengatakan bahwa mereka bersepakat bahw kondisi Indonesia saat ini sedang karam. Sehingga, butuh gerakan dari kelompok tertentu untuk bisa bangkit kembali.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor

Oleh: Laras Indah Sari Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.  Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.  Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data...
- Advertisement -

Baca berita yang ini