Presiden Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau, Masyarakat Diminta Tenang dan Percayakan Proses

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

Langkah ini mendapat dukungan luas dari DPR RI, yang berharap penyelesaian ini berjalan secara objektif, tenang, dan tidak ditarik ke ranah politik.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memutuskan untuk mengambil alih penuh persoalan tersebut setelah menjalin komunikasi dengan parlemen.

“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” ujar Dasco.

Langkah cepat Presiden Prabowo juga diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menelusuri asal-usul administrasi keempat pulau tersebut.

“Saya apresiasi langkah Pak Prabowo untuk mengambil permasalahan ini menjadi sikap Pemerintah Pusat. Karena kalau kita kaji dari berbagai data yang masuk ke kami memang argumentasinya sama-sama kuat,” kata Dede.

Menurut Dede, kepastian status geografis sangat penting karena akan berpengaruh terhadap tata kelola, pengakuan negara atas penduduk, dan legalitas administratif.

Ia menyebut, baik Provinsi Aceh maupun Sumut memiliki argumentasi yang kuat berdasarkan sejarah dan kedekatan wilayah.

“Kita juga sudah beri waktu, Pemerintah harus memediasi lagi masalah ini dengan berbagai pihak ya. Jadi jangan ditarik masuk ranah politik yang lebih luas lagi, harus kebijakan negara,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Aceh Singkil, H. Hamzah Sulaiman, turut menyatakan bahwa proses penyelesaian sedang berjalan.

“Saat ini, permasalahan empat pulau itu tengah dibahas oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Kita percayakan proses ini berjalan sesuai koridor administrasi, hukum, dan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Pemerintah menegaskan komitmen menjaga kedaulatan wilayah dan kedamaian antar daerah, sambil terus mengedepankan dialog yang adil dan solutif.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini