Naik Kelas 2026, Publik Makin Percaya Performa Pemerintahan Presiden Prabowo

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta — Indonesia memasuki akhir 2025 dengan optimisme yang semakin kuat. Deretan indikator ekonomi yang positif, agenda transformasi digital yang semakin matang, hingga tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi modal penting menyongsong percepatan pembangunan pada 2026.

Di sektor ekonomi, perekonomian nasional menunjukkan sinyal ekspansi yang solid. PMI Manufaktur naik ke 53,3 pada November 2025, memperlihatkan ekspansi empat bulan berturut-turut. Indeks Keyakinan Konsumen meningkat hingga 121,2, sedangkan Mandiri Spending Index Mid menyentuh 312,8, menegaskan daya beli masyarakat terus menguat. IHSG pun telah menembus di 8.000, mencerminkan kepercayaan investor terhadap arah ekonomi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan prospek ekonomi 2026 berada dalam momentum yang positif.

“Pertumbuhan ekonomi tahun depan yang berbasis target APBN, 5,4% itu adalah baseline. Dan kami melihat ke depan headwind sudah lewat dan ini akan berubah menjadi tailwind, kami optimis ke depan tinggal satu yaitu investasi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penguatan pariwisata, mobilitas masyarakat, serta berbagai program diskon lintas sektor menjadi motor pendorong pertumbuhan di awal 2026.

Airlangga juga menyoroti percepatan transformasi struktural yang akan menopang daya saing Indonesia dalam jangka panjang.

“Mesin ekonomi baru ke depan lainnya adalah dari segi digitalisasi. Artinya ke Indonesianya 40%, USD800 billion akan bisa mengerakkan perekonomian secara eksponensial,” tegasnya.

Selain itu, pemanfaatan QRIS yang telah menjangkau 57 juta konsumen dan 39 juta pelaku usaha dinilai membuka jalan agar rupiah semakin dikenal secara global.

Pemerintah juga memperluas dukungan terhadap industri masa depan, termasuk ekosistem kendaraan listrik, baterai, hingga cikal bakal industri semikonduktor. Arahan Presiden Prabowo juga mendorong persiapan mobil nasional sebagai bagian dari strategi industrialisasi.

Dari sektor dunia usaha, optimisme turut menguat. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyebut 2026 berpotensi menjadi fase akselerasi ekonomi.

“Kita optimistis pada 2026, Pemerintah bersama dunia usaha bisa menggerakkan ekonomi di atas 5,5 persen. Ada 17 program dan delapan agenda prioritas, mulai menunjukkan optimisme,” ujarnya.

Ia menilai program Quick Wins seperti MBG, PKG, dan Rumah Layak Huni telah memberikan dampak langsung dan memperbesar kepercayaan dunia usaha terhadap arah kebijakan nasional.

Kadin juga menyoroti pentingnya perluasan kesempatan magang.

“Pemerintah berencana meningkatkan peserta magang dari 20 ribu menjadi 80 ribu orang. terutama untuk gen Z yang membutuhkan lapangan pekerjaan,” kata Anindya.

Sementara itu, dari sisi persepsi publik, survei Adidaya Institute menunjukkan tingginya legitimasi sosial pemerintahan Prabowo–Gibran.

Managing Director Ahmad Fadhli mengungkap bahwa publik menilai pemerintahan ini bersih dan berkomitmen pada pemberantasan korupsi.

“Publik percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini punya komitmen untuk bersih dari korupsi. Sebanyak 78,5 persen responden menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo-Gibran bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.

Sebanyak 72,2 persen publik juga menilai pemerintahan ini terbebas dari praktik kolusi—angka yang sejalan dengan persepsi antikorupsi.

Di sisi lain, analis politik Arif Nurul Imam menyoroti hal yang tak kalah menarik: meningkatnya rasa aman dalam kebebasan berpendapat.

“Dalam survei ini terdapat 76,5 persen kebebasan berpendapat di bawah Presiden Prabowo-Gibran masih tinggi,” katanya.

Menurut Arif, stabilitas politik juga berada pada level yang kuat.

“Stabilitas Prabowo masih tinggi sekitar 73,1 persen,” ucapnya.

Ia menilai keberanian pemerintah dalam penegakan hukum—termasuk kasus Timah, kebun sawit, hingga tambang ilegal—menjadi faktor krusial dalam meningkatnya kepercayaan publik.

Dengan ekonomi yang ekspansif, digitalisasi yang progresif, dan dukungan publik yang solid, pemerintahan Prabowo–Gibran memasuki 2026 dengan fondasi yang kokoh untuk melakukan lompatan pembangunan nasional.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dukungan Pemerintah Ungkap Kasus Air Keras DapatApresiasi Publik

Oleh: Jerry Aditya )* Respons cepat pemerintah dalam menindaklanjuti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban TindakKekerasan (KontraS), Andrie Yunus, mendapat apresiasi dari berbagaikalangan masyarakat. Langkah tegas pemerintah dinilai menunjukkankomitmen kuat negara dalam melindungi warga negara sekaligusmemastikan penegakan hukum berjalan secara adil. Peristiwa yang menimpa Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 menjadiperhatian luas publik. Insiden tersebut memicu kekhawatiran terkaitkeselamatan aktivis yang aktif menyuarakan isu hak asasi manusia. Dalam situasi tersebut, kehadiran negara melalui respons cepatpemerintah dinilai penting untuk memberikan kepastian bahwa setiaptindakan kekerasan akan diproses secara hukum. Apresiasi terhadap langkah pemerintah disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk kelompok aktivis yang tergabung dalam organisasi reformasi1998. Ketua PIJAR 98, Sulaiman Haikal, menyampaikan penghargaanatas respons pemerintah yang dinilai sigap menanggapi peristiwatersebut. Menurutnya, sikap tegas pemerintah memiliki arti penting karenamenunjukkan bahwa negara tidak memberi ruang bagi aksi teror yang menargetkan pembela hak asasi manusia. Sulaiman menilai langkah pemerintah memberikan pesan kuat bahwatindakan intimidasi atau kekerasan tidak dapat ditoleransi dalamkehidupan demokrasi. Respons tersebut diharapkan mampu mencegahterulangnya peristiwa serupa sekaligus memperkuat kepercayaanmasyarakat terhadap komitmen negara dalam menjaga keamanan publik. Komitmen pemerintah terlihat dari berbagai pernyataan pejabat negarayang menegaskan pentingnya pengungkapan kasus tersebut secaramenyeluruh. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, secara terbukamengecam keras serangan terhadap Andrie Yunus. Ia menilai peristiwatersebut merupakan tindakan premanisme yang tidak dapat dibenarkandalam negara yang menjunjung tinggi hukum. Dalam pandangannya, tindakan kekerasan terhadap individu yang menjalankan aktivitas advokasi HAM merupakan bentuk ancamanterhadap prinsip demokrasi. Karena itu, aparat penegak hukum didoronguntuk segera mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebutagar keadilan dapat ditegakkan. Respons pemerintah tidak berhenti pada pernyataan kecaman. Aparatkepolisian juga segera mengambil langkah konkret untuk menanganikasus ini. Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khususterhadap penanganan perkara tersebut. Arahan dari pimpinan Polrimemastikan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara serius danmenyeluruh. Perhatian khusus dari Kapolri tersebut menjadi sinyal bahwa penanganankasus tidak akan dilakukan secara setengah hati. Upaya pengungkapandilakukan melalui koordinasi berbagai unsur kepolisian agar proses hukum berjalan efektif dan mampu mengungkap pelaku yang bertanggungjawab. Selain dukungan dari aparat penegak hukum, komitmen pemerintah jugaditegaskan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga RakaPrabowo. Ia menyampaikan bahwa tindakan teror seperti penyiraman air keras tidak dapat diterima dalam kehidupan masyarakat yang menjunjungtinggi hukum dan demokrasi. Menurut Angga, setiap pelaku kekerasan harus diproses sesuai ketentuanhukum yang berlaku. Pernyataan tersebut menegaskan sikap pemerintahyang tidak memberikan toleransi terhadap tindakan intimidasi maupunkekerasan terhadap warga negara, termasuk mereka yang aktifmenyuarakan aspirasi di ruang publik. Sikap tegas pemerintah dinilai memberikan dampak positif bagi upayamenjaga stabilitas sosial dan memperkuat rasa aman masyarakat. Ketikanegara menunjukkan komitmen untuk menindak pelaku kekerasan, masyarakat memperoleh kepastian bahwa sistem hukum bekerja untukmelindungi kepentingan publik. Apresiasi publik terhadap langkah pemerintah juga mencerminkanharapan agar proses pengungkapan kasus dapat berjalan secaratransparan dan profesional. Kepercayaan tersebut penting untuk menjagalegitimasi institusi penegak hukum sekaligus memastikan bahwa setiapperistiwa kekerasan diproses secara objektif. Dukungan pemerintah terhadap aparat penegak hukum menjadi faktorpenting. Komitmen politik yang jelas dari pemerintah memungkinkanaparat bekerja dengan lebih optimal dalam mengungkap kasus danmenghadirkan keadilan bagi korban. Langkah cepat yang diambil pemerintah juga dinilai memperlihatkankeseriusan dalam menjaga iklim demokrasi. Negara tidak hanya hadirmelalui regulasi, tetapi juga melalui tindakan nyata ketika terjadi ancamanterhadap keselamatan warga negara. Upaya tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa kebebasanberekspresi dan menyampaikan pendapat merupakan bagian darikehidupan demokrasi yang harus dilindungi. Dalam kerangka tersebut, tindakan kekerasan yang bertujuan membungkam suara kritis tidak bolehdibiarkan berkembang. Dukungan pemerintah dalam mengungkap kasus penyiraman air kerasterhadap Andrie Yunus menjadi bukti bahwa negara tetap hadir untukmemastikan keadilan ditegakkan. Respons cepat dari berbagai unsurpemerintah menunjukkan adanya koordinasi yang kuat dalammenghadapi peristiwa yang berpotensi mengganggu rasa amanmasyarakat. Apresiasi yang muncul dari publik memperlihatkan bahwa langkah tegaspemerintah mendapat dukungan luas. Masyarakat berharap proses hukum dapat berjalan hingga tuntas sehingga pelaku dapat dimintaipertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan dukungan penuh pemerintah, proses pengungkapan kasusdiharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkankepercayaan publik. Keberhasilan mengungkap kasus tersebut akanmenjadi bukti bahwa negara memiliki komitmen nyata dalam melindungiwarga negara dan menjaga nilai-nilai demokrasi. *) Peneliti Isu Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Advertisement -

Baca berita yang ini