Pimpinan DPRD Kota Jogja Dilantik, Siap Perkuat Peran DPRD Kota Jogja

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta resmi menetapkan susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) melalui rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Jumat (1/11/2024).

Rapat ini menentukan anggota dari masing-masing fraksi yang akan bertugas dalam komisi-komisi DPRD untuk masa jabatan 2024-2029, termasuk dari Fraksi Partai Golkar.

5 Anggota Fraksi Partai Golkar mendapatkan Kepercayaan sebagai Pimpinan di Semua Komisi dan Badan Kehormatan, beberapa anggotanya dalam berbagai komisi. Di antaranyaa Komisi A, R Candra Akbar Ishmata S.H dipilih sebagai sekretaris, sementara Munazar, M.Psi., akan bertugas sebagai sekretaris di Komisi B. Komisi C akan dipimpin oleh Bambang Seno Baskoro, S.T., sebagai Ketua, dengan Muhamad Affan, S.H., S.IP., mendampinginya sebagai anggota. Yogo Prasetyo Prihotomo juga terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi D Selain itu, Muhamad Affan akan menjalankan peran sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK), yang bertugas memastikan tata tertib dan etika dewan dijalankan dengan baik.

Munazar, yang didaulat sebagai Sekretaris Komisi B, menyampaikan komitmennya untuk bekerja maksimal dalam mendukung fungsi-fungsi dewan.

“Kami di Fraksi Golkar berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan transparansi. Setiap anggota di komisi masing-masing akan terus berupaya menjembatani aspirasi masyarakat agar terwujud dalam kebijakan yang nyata dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Yogyakarta,” ungkap Munazar.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya siap menjalin kerja sama yang solid dengan seluruh anggota dewan untuk memastikan berbagai kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien.

Susunan ini diharapkan akan memperkuat peran DPRD Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi demi mendukung kemajuan Kota Yogyakarta selama lima tahun ke depan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini