Percepatan Pembangunan, Revisi Otsus hingga PON XX Bukti Keberhasilan Jokowi-Ma’ruf Bangun Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Membangun Papua menjadi salah satu komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wapres K. H. Ma’ruf Amin periode 2019 -2024. Di periode kedua pemerintahan Jokowi ini, ada sejumlah capaian yang berhasil mewujudkan wajah baru pembangunan di Papua.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, salah satu capaian yang terlihat pada 2021 yaitu perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, Papua melukis wajah baru yang merona oleh kegembiraan.

“Inilah pesta raya yang memupus stigma lama tentang keterbelakangan tanah Cenderawasih,” katanya menukil InfoPublik, Rabu 20 Oktober 2021.

Menurut Menkominfo, Presiden Joko Widodo hadir membuka PON Papua yang menandai sejarah baru di belahan timur Indonesia. Gerbang-gerbang pulau dipentang lebar, agar dunia turut menyesap gelora spirit Torang Bisa.

“Papua membuka mata kita pada kekayaan budaya, sportivitas olahraga, penggemblengan sumber daya manusia. Dan, mengingatkan kita pada pentingnya hidup aman sekaligus sejahtera,” ujarnya.

Percepatan membangun Papua dikawal melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai revisi Otonomi Khusus Papua mengukuhkan syarat khusus pembangunan Papua. Yakni menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, melindungi hak dasar orang asli Papua di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya. Ya, Torang Bisa! Angkat tanganmu untuk Indonesia.

Kunci gerbang masa depan Papua terletak di tangan generasi muda yang sehat, cerdas, terjamin pendidikannya. Fondasi ini akan melahirkan jiwa yang kuat, hati yang teguh, pribadi kompeten yang berkomitmen penuh membangun tanah Papua.

Pemerintah memberi komitmen serupa demi melahirkan talenta-talenta unggul dari bumi Cenderawasih. Antara lain, melalui ekosistem manajemen talenta Papua. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengatakan beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) 2021 jumlahnya sebanyak 3.648 Mahasiswa. Sementara beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) 2021 untuk kelas X sebanyak 999 Siswa, kelas XI sebanyak 1.363 Siswa, dan kelas XII 1.420 Siswa

Terkait reformasi birokrasi, mesin birokrasi berkualitas diperlukan untuk menata kekuatan sumber daya manusia serta kelimpahan sumber daya alam Papua. Untuk menghimpun, menyegarkan, meningkatkan kembali budaya kerja efektif serta tata kelola bersih, transparan, akuntabel. Sehingga cita-cita kesejahteraan merata bagi segenap warga Papua niscaya terwujud.

Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2020. Dalam pencapaiannya Papua dan Papua Barat untuk Indek SAKIP memperoleh nilai B. Sedangkan Indek RB, Papua dan Papua memperoleh nilai CC.

Sebelumnya di tahun 2018, Pencapaian SAKIB dan Indeks RB, Papua dan Barat memperoleh nilai B, sedangkan Indeks RB Papua memperoleh B dan Papua Barat nilai CC. Kemudian tahun 2019 Capaian Indek SAKIB dan Indek RB kedua provinsi tersebut memperoleh nilai BB.

Terkait Perkembangan Wirausaha, transformasi ekonomi Papua, terutama dalam mengejar ketertinggalan memerlukan peran aktif pelaku wirausaha. Dan, revitalisasi pasar rakyat. Pemerintah menyiapkan fasilitas, inkubasi, pusat-pusat inovasi serta kreativitas. Digitalisasi dikebut demi menyuburkan bisnis start-up.

Semuanya bergerak dalam langgam yang sama dan melesatkan ekonomi Papua. Berdasarkan data Papua Muda Inspiratif, Perkembangan Papua Muda Inspiratif mulai dari UMKM, pertanian, Sosial dan Budaya, Pendidikan dan Kesehatan, Industri Kreatif dan Teknologi di gital, per Oktober 2021 sebanyak 8.025 anggota meningkat sebanyak 8004, yang sebelumnya pada tahun 2019 sebanyak 21 Anggota.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini