Penguatan Surveilans Epidemiologi Malaria Kota Yogyakarta

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Kota Yogyakarta bukan daerah endemis malaria dan telah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria pada 2014. Sebagai wilayah urban, potensi penularan malaria senantiasa ada karena dinamika demografis dan mobilitas penduduk dari luar kota dan luar pulau dengan status endemis malaria.

Upaya pencegahan dan pengendalian secara terencana tetap dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi penularan di Kota Yogyakarta. Surveilans malaria sebagai tools kewaspadaan harus selalu dilaksanakan dan diperlukan penguatan baik pada kebijakan, sistem, pelaksana (SDM), perangkat dan lainnya.  

“Surveilans menjadi kegiatan strategis dalam menjaga status eliminasi malaria di Kota Yogyakarta. Kedisiplinan pencatatan, pelaporan dan analisis yang berkaitan dengan kemunculan malaria yang dilakukan secara cepat dan tepat akan mempercepat respon untuk melakukan tindaklanjut”, tegas dr. Lana Unwanah Kepala Bidang P2P dan PD SIK Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam arahan kepada peserta kegiatan Penguatan Surveilans Epidemiologi Malaria yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 15 Februari 2024.

Kegiatan Penguatan Surveilans Epidemiologi Malaria yang dilaksanakan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi tersebut diikuti oleh petugas Surveilans Puskesmas/Programer Malaria. Sebagai narasumber, dihadirkan dr. Citra Indriani, MPH, FETP FKKMK UGM  dan Rega Dharmawan, S. KM, Entomolog Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

dr. Citra menjelaskan bahwa malaria yang disebabkan Plasmodium sp. melalui gigitan nyamuk Anopheles sp dibedakan menjadi dua. Pertama, malaria indigenous jika penularan terjadi di wilayah setempat dan tidak ada bukti langsung berhubungan dengan kasus impor, kedua malaria impor yaitu malaria positif yang sumber penularannya berasal dari luar daerah. 

“Maka tujuan surveilans malaria adalah untuk menentukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien yang diawali dengan peningkatan penemuan kasus, penguatan sistem informasi, monitoring dan evaluasi kasus dan penguatan surveilans vektor malaria” jelas dr. Citra Indriani

Rega Dharmawan menjelaskan bahwa Eliminasi malaria adalah pemutusan rantai penularan malaria setempat pada manusia dalam satu wilayah geografi tertentu, secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan. Kota Yogyakarta eliminasi malaria tahun 2014 dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menuju eliminasi malaria pada tahun 2025.

Terkait dengan pelaksanaan surveilans malaria, Rega Dharmawan menegaskan pentingnya kedisiplinan pencatatan dan pelaporan malaria dalam elektronik Sistem Informasi Surveilans Malaria (e-SISMAL) Versi 3 dari Kementerian Kesehatan. 

”Pemeriksaan malaria, pasien postif malaria dan pengobatannya, penyelidikan epidemiologi malaria, logistik malaria sebagai indikator yang harus dicatat dan dilaporkan dalam e-SISMAL” tambah Rega Dharmawan. 

Kepala Seksi P2M dan Imunisasi Dinkes Kota Yogyakarta, dr. Endang Sri Rahayu pada penutupan kegiatan menyampaikan bahwa program pencegahan dan pengendalian malaria dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fasyankes dan lintas sektor yang terkait. Target pemeriksaan malaria di Kota Yogyakarta per tahun pada tahun 2024-2026 sejumlah 2221. Target pemeriksaan malaria yaitu pada asrama-asrama mahasiswa atau tempat tinggal warga yang berasal dari daerah endemis malaria. (dr. Endang SR/Anandi/shol)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Taklimat Presiden Tegaskan Diplomasi Energi, Pemerintah Jaga Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Harga BBM

Oleh: Arya Satrya WibisonoDi tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, pemerintah terus mempertegas arahkebijakan nasional untuk memastikan ketahanan energi dan pangan tetap terjaga. Salah satu buktikonkret dari ketahanan tersebut tercermin pada kebijakan pemerintah yang tetap menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak ekonomi global dan fluktuasi hargaenergi dunia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola sektorenergi secara efektif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi daya belimasyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan yang sangat bergantung pada distribusi danbiaya logistik. Dalam konteks ini, kebijakan pengendalian harga BBM menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk meredam dampak krisis global sekaligus memperkuatfondasi kemandirian nasional.Dalam arahannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pangan, energi, dan air merupakan tigapilar utama yang menentukan keselamatan suatu bangsa. Pandangan ini, sebagaimanadisampaikannya, telah lama diyakini dan diperjuangkan, bahkan sejalan dengan proyeksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kerangka Sustainable Development Goals. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan di ketiga sektor tersebuttidak hanya berbasis pada kebutuhan domestik, tetapi juga merujuk pada agenda pembangunanglobal yang telah mengantisipasi potensi krisis multidimensi.Taklimat yang disampaikan langsung kepada para menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselonI menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi seluruh elemen pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki arah yang selaras, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah konkret melalui penguatan diplomasi dengannegara-negara sahabat. Presiden mengindikasikan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi untukmengamankan pasokan energi nasional, khususnya minyak. Dalam situasi geopolitik yang penuhketidakpastian, pendekatan diplomasi aktif dinilai menjadi instrumen penting untuk menjagastabilitas energi dalam negeri.Diplomasi energi ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa ketahanan energi tidak dapatsepenuhnya bergantung pada sumber daya domestik. Dibutuhkan jejaring kerja samainternasional yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pasokan, sekaligus membuka peluanginvestasi dan transfer teknologi di sektor energi. Kunjungan ke berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Timur, menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam peta energiglobal.Di tengah gejolak harga energi dunia yang fluktuatif, pemerintah juga dinilai berhasil menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kebijakan ini mencerminkankeberpihakan pada daya beli masyarakat sekaligus menunjukkan kapasitas negara dalammeredam dampak langsung dari tekanan eksternal. Stabilitas harga BBM menjadi indikatorpenting bahwa strategi pengelolaan energi nasional berjalan efektif di tengah tekanan global yang tidak ringan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kombinasi kebijakan fiskal, penguatan subsidi yang tepat sasaran, serta hasil dari diplomasi energi yang memastikan pasokan tetap aman. Pemerintahsecara tidak langsung menunjukkan bahwa kendali terhadap sektor energi mampu dijaga denganbaik, sehingga gejolak global tidak serta-merta diteruskan ke masyarakat. Namun demikian, pemerintah tidak mengabaikan penguatan kapasitas dalam negeri. Upayamenuju swasembada energi terus didorong melalui berbagai program strategis, termasukoptimalisasi sumber daya alam dan pengembangan energi terbarukan. Langkah ini menunjukkanbahwa diplomasi internasional berjalan beriringan dengan penguatan fondasi domestik, sehinggaIndonesia memiliki ketahanan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.Di sektor pangan, pemerintah juga menempatkan swasembada sebagai prioritas utama. Presidenmengisyaratkan bahwa upaya ini telah lama menjadi bagian dari gagasan besar yang kinidiwujudkan melalui program-program konkret. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan denganketersediaan produksi, tetapi juga distribusi, aksesibilitas, serta stabilitas harga yang harus dijagasecara berkelanjutan.Sementara itu, sektor air sebagai salah satu pilar penting dinilai memiliki potensi besar di Indonesia. Pemerintah melihat bahwa secara umum ketersediaan air masih relatif mencukupi, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia timur. Permasalahanutama lebih banyak terletak pada aspek pengelolaan dan kerusakan lingkungan, sepertideforestasi yang berdampak pada berkurangnya daya serap air.Dalam perspektif ini, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungansebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia dapatdimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan terkait ketersediaan air diyakini dapat diatasi.Lebih jauh, taklimat Presiden juga menjadi ruang untuk menyampaikan optimisme terhadapmasa depan Indonesia. Pemerintah meyakini bahwa di tengah berbagai krisis global, Indonesia justru memiliki peluang untuk tampil sebagai negara yang relatif stabil dan tangguh. Keyakinanini didasarkan pada kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik yang strategis, serta kebijakanyang diarahkan pada penguatan kemandirian nasional.Pendekatan yang mengombinasikan penguatan domestik dan diplomasi internasionalmenunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersikap reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktifdalam membangun ketahanan jangka panjang. Diplomasi dengan negara sahabat menjadijembatan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus memastikan kebutuhannasional tetap terpenuhi.*) Analis Diplomasi Energi dan Pembangunan Berkelanjutan
- Advertisement -

Baca berita yang ini