MATA INDONESIA, JAKARTA – Veronica Koman menuding BIN tidak berkompeten dalam menangani masalah Papua. Hal tersebut disampaikannya usai namanya dan Benny Wenda disebut oleh Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma dalam rapat Panitia Khusus RUU Otonomi Khusus Papua, Kamis 27 Mei 2021.
Hal ini pun ditanggapi oleh Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta. Ia mengamini kalau selama ini ada pihak yang melakukan provokasi terhadap masyarakat Papua untuk menentang pemerintah dan memisahkan diri dari Indonesia. Di antaranya termasuk Veronica Koman dan Benny Wenda. Padahal penduduk Papua masih cinta dengan NKRI.
“Veronica Koman dan Benny Wenda dalam narasi-narasinya memang provokatif untuk tujuan tersebut. HAM menjadi framing para provokator karena isu ini paling laris dijual ke kalangan internasional yang tidak tahu fakta secara utuh dan terbius dengan gambaran sepihak,” ujarnya kepada Mata Indonesia, Jumat 28 Mei 2021.
Stanislaus juga menilai tudingan Veronica tak beralasan. Sebab pernyataan yang dikeluarkan oleh BIN tentunya berdasarkan data dan analisa yang terukur.
Ia pun menyarankan agar pemerintah tetap menjalankan pada program yang sudah dan sedang dijalankan selama ini. Pemerintah diminta untuk tetap fokus pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Papua.
“Dialog harus menjadi jalan utama, agar keterlibatan masyarakat dalam penanganan pembangunan dan permasalahan lebih maksimal. Tugas pemerintan peningkatan kualitas hidup masyarakat sangat penting, dan ini harus dua arah tidak hanya top down,” katanya.
Stanislaus juga menambahkan bahwa jika dalam proses dialog dan pembangunan ada pihak yang melakukan kekerasan, apalagi menggunakan senjata, maka perlu ada tindakan tegas dari pemerintah. Hal ini tentu menjadi tugas BIN untuk menciptakan situasi yang kondusif. Sementara TNI dan melindungi masyarakat dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku.
