Pembebasan Bersyarat John Kei Dicabut oleh Bapas Bogor

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Ham, Rika Aprianti mengatakan Badan Pemasyarakatan (Bapas) Bogor mencabut pembebasan bersyarat sementara John Refra Kei alias John Kei.

Sebelumnya, PK Bapas Bogor yang membimbing dan mengawasi John Kei selama pembebasan bersyarat telah berkoordinasi dengan unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Metro Jaya sejak 21 Juni 2020.

“Pada 24 Juni 2020, setelah penyidik selesai melakukan BAP terhadap John Kei, PK Bapas juga melakukan BAP terhadap John Kei sebagai klien Pemasyarakatan Bapas Bogor,” kata Rika dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 27 Juni 2020.

Lalu pada 25 Juni 2020, kata Rika, Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas Bogor telah menggelar sidang untuk membahas perkara ini. Mereka menyatakan John kei telah melanggar ketentuan saat menjalankan masa pembebasan bersyarat dengan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hasilnya kata Rika, Tim Pengamat juga merekomendasikan pengusulan pencabutan SK pembebasan bersyarat John Kei.

Menurut Rika, SK pencabutan pembebasan bersyarat sementara John Kei itu tertuang dalam surat bernomor W10.PAS.6-PK.01.05.02-2381 yang dikeluarkan oleh Kepala Bapas Bogor.

Tim Pengamat Pemasyarakatan, ucap Rika, saat ini menunggu proses pencabutan pembebasan bersyarat itu dari Ditjenpas Kemenkumham.

Sebelumnya, John Kei bebas bersyarat lantaran berkelakuan baik selama menjalani hukumannya di Lapas Permisan Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah. Rika mengatakan John Kei menjalankan pembebasan bersyarat pada 26 Desember 2019. Karena statusnya itu maka dia tetap dalam pengawasan Badan pemasyarakatan (Baphas) Kemenkumham.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini