MATA INDONESIA, JAKARTA – Salah satu tujuan dari pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia yang masih lemah di antara negara-negara ASEAN lainnya.
Menurut pemerhati Hukum Edison Salahudin, daya saing yang rendah diakibatkan masih banyak kemiskinan di Indonesia dan sistem birokrasi yang berantakan. Ia pun menilai UU Cipta Kerja bisa menjadi solusi untuk mengatasi dua masalah ini.
“Sisi Positif dari UU Cipta Kerja yakni untuk menyederhanakan birokrasi yang berbelit dan saling tumpang tindih,” ujarnya.
Selain itu, dengan adanya regulasi ini diharapkan dapat mengatasi banyaknya praktik KKN yang mengakibatkan investor menjadi tidak nyaman dan tidak yakin untuk menanamkan modalnya di Indoneisa.
“Sehingga pada akhirnya berdampak terhadap rendahnya perputaran perekonomian di dalam negeri,” kata Dosen STIE-IBEK Pangkal Pinang tersebut.
Edison juga menilai pengesahan Omnibus Law cocok dengan situasi saat ini yang telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi. Sebab kemudahan berbasis online tersebut justru menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi. Hal ini yang belum dijalankan secara optimal di tanah air.
“Indonesia saat ini masih mengutamakan sistem manual dengan sebagian besar masih berbasis offline, sehingga hambatan sistem investasi tersebut menjadi nilai negatif untuk investor untuk menanam modal di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, UU tersebut juga bisa memberikan efek positif bagi masyarakat Indonesia untuk bisa berdikari dan berinovasi membuat usaha sendiri.
“Jangan menganggap orang lain yang melakukan investasi dan rakyat Indonesia hanya mampu menjadi asisten rumah tangga di negara lain. Pekerja kita harus memiliki daya saing sehingga membuat mereka merasa tinggal di rumahnya sendiri,” katanya.
