Musim Kemarau jadi Ancaman Kekeringan Lahan Sawah, Ini Cara Pemkab Kulon Progo Antisipasi Gagal Panen

Baca Juga

Mata Indonesia, Kulon Progo – Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Kulon Progo berencana untuk meningkatkan pengamatan dan pengawasan lapangan dalam mengantisipasi musim kemarau dan mencegah kegagalan panen akibat kurangnya pasokan air.

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dari DPP Kulonprogo, Supomo mengatakan petugas lapangan akan meningkatkan pengamatan terhadap situasi dan kondisi di Kulonprogo.

“Langkah mitigasi kita lakukan dengan berbagai cara. Jika memang petani kekurangan air, kami manfaatkan berbagai cara untuk mendatangkan air,” kata dia, Kamis 4 Mei 2023.

Untuk mengurangi dampak musim kemarau yang panjang, pengamatan di lapangan akan ditingkatkan dan sumber air yang potensial seperti sungai kecil atau sumur akan dimanfaatkan jika terjadi kekurangan air.

Menurut Supomo, jika ada sumber mata air, akan dipompa untuk dimanfaatkan. Di daerah pertanian tadah hujan, sudah tersedia sumur bor yang dapat digunakan sewaktu-waktu.

Supomo menambahkan bahwa DPP siap menyambut musim kemarau, terutama dalam hal ketersediaan air untuk lahan pertanian.

Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mencegah kegagalan panen akibat kurangnya pasokan air.

Di sisi lain, keberadaan Waduk Sermo yang ada di Kulon Progo sebenarnya cukup membantu. Hal itu bisa dimanfaatkan ketika sawah atau petani membutuhkan air ketika terjadi kekeringan.

“Fungsi air di Waduk Sermo itu kan PAM. Jadi saat kondisi darurat bisa dimanfaatkan. Kita nanti berkoordinasi dengan DPUPKP,” kata dia.

Pihaknya juga telah memetakan wilayah mana saja yang rawan terjadi kekeringan. Hal itu tentu menjadi perhatian Pemkab selama kemarau terjadi.

“Jadi ada lokasi yang cukup rawan terutama di sawah-sawah tadah hujan, seperti Kecamatan Wates, Temon, Kokop dan Pengasih,” ungkap dia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini