MATA INDONESIA, JAKARTA-Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara terkait ada elite negeri yang menyatakan Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu.
Dirinya menegaskan bahwa Indonesia termasuk lembaga-lembaga negara merupakan milik semua, bukan dikuasai atau hadiah bagi satu kelompok saja.
“Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan,” kata Haedar, Senin 25 Oktober 2021.
Haedar menyebut saat ini masih masih saja ada pihak yang belum beranjak dewasa dan malah merengkuh sendiri suatu lembaga, padahal Negara Republik Indonesia sudah susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga.
“Inilah ironi keindonesiaan. Suatu ironi bernegara yang sejatinya berlawanan arus dengan gempita Aku Pancasila, Aku Indonesia, Aku Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Ironi sebagai bukti, Indonesia ternyata belum menjadi milik semua,” katanya.
Indonesia lahir dan hidup untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Haedar mengutip pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa pendirian negara Indonesia adalah untuk semua.
Menurutnya, ketika ada warga atau elite bangsa atau golongan yang mengklaim Indonesia seolah miliknya dan diperuntukkan bagi diri sendiri atau kelompoknya, maka telah keluar dari fondasi yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa.
“Sama halnya bila muncul asumsi bahwa Negara Indonesia yang tidak dikelola olehnya, maka salah semua. Pandangan, sikap dan orientasi tindakan yang ironi seperti itu merupakan bentuk disorientasi berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Maka dari itu, ia mengajak semua orang untuk memunculkan jiwa kenegarawanan dalam berbangsa dan bernegara dengan meruntuhkan segala kesombongan diri di atas otoritas Sang Pencipta.
“Sebaliknya, mesti dieliminasi segala wujud nafsu duniawi yang melampaui batas. Nabi mengingatkan, jika manusia diberi satu gunung emas, dia akan meminta gunung yang kedua, setelah diberi yang kedua, dia minta gunung emas ketiga. Hanya kematian yang memutus nafsu keserakahan itu,” katanya.
Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini memberikan tanggapannya. Menurut Helmy, Kemenag adalah hadiah negara untuk semua agama. Sehingga bukan hadiah bagi NU atau hanya untuk umat Islam saja.
Helmy mengakui NU memiliki peran besar dalam menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta, tak lagi disangsikan. Namun tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus.
Kemudian Helmy menyebutkan bahwa NU adalah stakeholder terbesar dari Kemenag. Karena tentu dapat dilihat karena Kemenag adalah organ dari pemerintahan ini yang mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren, pendidikan keagaman.
