Home Headline Membangun Pemilu 2024 Tanpa Friksi, Libatkan Akar Rumput, Pastikan Pemangku Kebijakan Netral

Membangun Pemilu 2024 Tanpa Friksi, Libatkan Akar Rumput, Pastikan Pemangku Kebijakan Netral

0
145

Mata Indonesia, Bandung – Pemilu 2024 tersisa dua bulan lagi sebelum dihelat pada 14 Februari 2024 mendatang. Persiapan baik dari parpol, caleg, tim pemenangan paslon capres-cawapres hingga perangkat pemilu yakni Bawaslu dan KPU sudah tampak akhir-akhir ini.

Begitupun sejumlah masyarakat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Semua lapisan masyarakat tentu bersiap menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024.

Berbicara Pemilu, tentu bersinggungan juga dengan pendukung yang berbeda pilihan. Berbedanya pandangan serta pilihan, tak jarang menciptakan friksi hingga gesekan yang justru meluas jika tak dikendalikan.

Tak dipungkiri, Jawa Barat termasuk dalam wilayah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi keempat. Artinya, tak hanya gesekan, pelanggaran pemilu yang awalnya kecil, bisa meluas jika tak diantisipasi oleh pihak yang berwenang.

Nyaris semua wilayah di Indonesia, menginginkan Pemilu 2024 yang berjalan damai. Namun hal itu tentu tak akan semulus pantat bayi seperti yang diharapkan oran. Gesekan sudah pasti terjadi di beberapa wilayah yang memiliki IKP yang tinggi.

Menanggapi dengan IKP yang tinggi itu, Pengamat Pemilu di Jawa Barat, Masykurudin Hafidz menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi. Mulai dari pemilih yang bervariatif, kelompok pendukung paslon capres-cawapres, termasuk aktor politik itu sendiri.

“Tentu banyaknya latar belakang politik yang berbeda-beda, semakin banyak pula tokoh nasional yang nyalon di sini (Dapil Jawa Barat), tentu tingkat kerawanan akan semakin meningkat,” ujar Masykurudin, Kamis 30 November 2023.

Kerawanan gesekan dan friksi dalam perjalanan Pemilu 2024 nyaris tak bisa dihindari. Apalagi, dengan berkembangnya teknologi, memudahkan aktor politik menggiring isu untuk memenangkan dukungannya di 2024 nanti.

Kembali berbicara Pemilu 2024 yang damai, banyak unsur yang perlu digandeng jika satu wilayah menginginkan pesta demokrasi rakyat 2024 berjalan lancar. Keterlibatan kelompok akar rumput harus dirangkul jika menginginkan hal tersebut berjalan mulus.

Bupati Bandung, Dadang Surpiatna pada 20 Februari 2023 pun sudah mendeklarasikan bersama Forkopimda Kabupaten Bandung, KPU, Bawaslu Kabupaten Bandung untuk menciptakan pemilu damai.

Kegiatan yang dilakukan dengan diskusi bersama ini, diharapkan dapat menyatukan pikiran untuk menjadi langkah yang harus direalisasikan bersama-sama.

“Dengan dilaksanakannya deklarasi bersama oleh semua pimpinan partai politik ini menggambarkan bahwa semua partai politik sudah siap menjadi peserta pemilu dengan damai,” kata dia dikutip dari laman resmi Pemkab Bandung.

Menciptakan Pemilu yang damai bisa dimulai dari masyarakat sendiri. Dadang bahkan sudah meminta Kesbangpol untuk lebih masif memberikan edukasi ke pemilih, terutama pemilih pemula.

Bukan tanpa alasan, pemilih yang baru seumur jagung ini, merupakan sasaran empuk aktor politik untuk menggiring opini mereka.

“Tentunya, ini bisa dipahami oleh semuanya. Termasuk saya akan menugaskan ke Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung untuk selalu memberikan pemahaman dan terutama kepada pemilih pemula supaya wajib dalam pelaksanaan pemilu ini bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Ketua DPC PKB Kab Bandung itu.

Dadang melanjutkan bahwa black campaign harus dihindari selama masa kampanye ini. Meski para peserta Pemilu bakal adu gagasan untuk meyakinkan masyarakat, hujatan bernada SARA atau hal yang berhubungan dengan pemecah belah warga harus dihindari.

Setelah menyentuh akar rumput atau masyarakat, pemangku kebijakan termasuk di pemerintahan daerah punya peran penting. Netralitas jadi salah satu faktor paling baik untuk menciptakan pemilu yang berjalan damai.

Tak dipungkiri, setiap pejabat di pemerintahan baik pemkab dan pemkot pun, terafiliasi dengan parpol mereka. Kendati begitu, sejauh mereka memiliki power, seharusnya berdiri tegak dan netralitas perlu diutamakan.

Percuma saja deklarasi yang dibuat lebih dari satu tahun sebelumnya untuk membuat pemilu yang santun, justru dicederai oleh pemangku kebijakan itu sendiri yang tak netral.

Maka dari itu, Pemilu damai tentu bisa tercipta dari semua unsur masyarakat dan instansi jika berkolaborasi dengan baik. Kepentingan untuk memenangkan masing-masing calon harus betul-betul dipilah apakah memang untuk kepentingan bangsa atau hanya sebagain kelompok saja?.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here