Membangun Pemilu 2024 Tanpa Friksi, Libatkan Akar Rumput, Pastikan Pemangku Kebijakan Netral

Baca Juga

Mata Indonesia, Bandung – Pemilu 2024 tersisa dua bulan lagi sebelum dihelat pada 14 Februari 2024 mendatang. Persiapan baik dari parpol, caleg, tim pemenangan paslon capres-cawapres hingga perangkat pemilu yakni Bawaslu dan KPU sudah tampak akhir-akhir ini.

Begitupun sejumlah masyarakat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Semua lapisan masyarakat tentu bersiap menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024.

Berbicara Pemilu, tentu bersinggungan juga dengan pendukung yang berbeda pilihan. Berbedanya pandangan serta pilihan, tak jarang menciptakan friksi hingga gesekan yang justru meluas jika tak dikendalikan.

Tak dipungkiri, Jawa Barat termasuk dalam wilayah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi keempat. Artinya, tak hanya gesekan, pelanggaran pemilu yang awalnya kecil, bisa meluas jika tak diantisipasi oleh pihak yang berwenang.

Nyaris semua wilayah di Indonesia, menginginkan Pemilu 2024 yang berjalan damai. Namun hal itu tentu tak akan semulus pantat bayi seperti yang diharapkan oran. Gesekan sudah pasti terjadi di beberapa wilayah yang memiliki IKP yang tinggi.

Menanggapi dengan IKP yang tinggi itu, Pengamat Pemilu di Jawa Barat, Masykurudin Hafidz menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi. Mulai dari pemilih yang bervariatif, kelompok pendukung paslon capres-cawapres, termasuk aktor politik itu sendiri.

“Tentu banyaknya latar belakang politik yang berbeda-beda, semakin banyak pula tokoh nasional yang nyalon di sini (Dapil Jawa Barat), tentu tingkat kerawanan akan semakin meningkat,” ujar Masykurudin, Kamis 30 November 2023.

Kerawanan gesekan dan friksi dalam perjalanan Pemilu 2024 nyaris tak bisa dihindari. Apalagi, dengan berkembangnya teknologi, memudahkan aktor politik menggiring isu untuk memenangkan dukungannya di 2024 nanti.

Kembali berbicara Pemilu 2024 yang damai, banyak unsur yang perlu digandeng jika satu wilayah menginginkan pesta demokrasi rakyat 2024 berjalan lancar. Keterlibatan kelompok akar rumput harus dirangkul jika menginginkan hal tersebut berjalan mulus.

Bupati Bandung, Dadang Surpiatna pada 20 Februari 2023 pun sudah mendeklarasikan bersama Forkopimda Kabupaten Bandung, KPU, Bawaslu Kabupaten Bandung untuk menciptakan pemilu damai.

Kegiatan yang dilakukan dengan diskusi bersama ini, diharapkan dapat menyatukan pikiran untuk menjadi langkah yang harus direalisasikan bersama-sama.

“Dengan dilaksanakannya deklarasi bersama oleh semua pimpinan partai politik ini menggambarkan bahwa semua partai politik sudah siap menjadi peserta pemilu dengan damai,” kata dia dikutip dari laman resmi Pemkab Bandung.

Menciptakan Pemilu yang damai bisa dimulai dari masyarakat sendiri. Dadang bahkan sudah meminta Kesbangpol untuk lebih masif memberikan edukasi ke pemilih, terutama pemilih pemula.

Bukan tanpa alasan, pemilih yang baru seumur jagung ini, merupakan sasaran empuk aktor politik untuk menggiring opini mereka.

“Tentunya, ini bisa dipahami oleh semuanya. Termasuk saya akan menugaskan ke Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung untuk selalu memberikan pemahaman dan terutama kepada pemilih pemula supaya wajib dalam pelaksanaan pemilu ini bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Ketua DPC PKB Kab Bandung itu.

Dadang melanjutkan bahwa black campaign harus dihindari selama masa kampanye ini. Meski para peserta Pemilu bakal adu gagasan untuk meyakinkan masyarakat, hujatan bernada SARA atau hal yang berhubungan dengan pemecah belah warga harus dihindari.

Setelah menyentuh akar rumput atau masyarakat, pemangku kebijakan termasuk di pemerintahan daerah punya peran penting. Netralitas jadi salah satu faktor paling baik untuk menciptakan pemilu yang berjalan damai.

Tak dipungkiri, setiap pejabat di pemerintahan baik pemkab dan pemkot pun, terafiliasi dengan parpol mereka. Kendati begitu, sejauh mereka memiliki power, seharusnya berdiri tegak dan netralitas perlu diutamakan.

Percuma saja deklarasi yang dibuat lebih dari satu tahun sebelumnya untuk membuat pemilu yang santun, justru dicederai oleh pemangku kebijakan itu sendiri yang tak netral.

Maka dari itu, Pemilu damai tentu bisa tercipta dari semua unsur masyarakat dan instansi jika berkolaborasi dengan baik. Kepentingan untuk memenangkan masing-masing calon harus betul-betul dipilah apakah memang untuk kepentingan bangsa atau hanya sebagain kelompok saja?.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Bansos Pangan Beras dan Minyak Goreng Jadi Penyangga Kesejahteraan Masyarakat

Oleh : Andhika RachmaPemerintah terus memperkuat perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras dan minyak goreng sebagai langkah menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global dan fluktuasi harga kebutuhan pokok. Program tersebut menjadisalah satu instrumen penting negara dalam memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama bagi kelompok rentan dan keluarga berpenghasilan rendah. Kehadiran bansos pangantidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berperan menjagastabilitas sosial dan memperkuat ketahanan pangan nasional.Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersamaPerum Bulog terus mempercepat distribusi bantuan pangan ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran bantuan ini menyasar lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat (KPM) denganalokasi bantuan berupa beras dan minyak goreng yang diberikan secara bertahap. Pemerintahmenilai program bansos pangan menjadi langkah strategis untuk mengurangi tekanan ekonomimasyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di pasar.Program bantuan pangan tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjagakeseimbangan antara perlindungan sosial dan stabilitas ekonomi nasional. Di tengah tantanganglobal seperti ketidakpastian rantai pasok pangan dunia dan gejolak harga komoditasinternasional, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadapkebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Bantuan beras dan minyak goreng menjadi bentuknyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari dampak inflasi pangan yang dapatmemengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga.Pemerintah bahkan telah menyiapkan anggaran mencapai Rp11,92 triliun untuk mendukungpenyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng pada tahun 2026. Anggaran tersebutdigunakan untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan tersebutbertujuan memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.Penyaluran bansos pangan juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi nasional. Pemerintah memahami bahwa kenaikan harga bahan pangan dapat memberikan tekananlangsung terhadap masyarakat kecil. Oleh karena itu, distribusi bantuan beras dan minyak goreng dilakukan bersamaan dengan upaya menjaga pasokan pangan nasional tetap aman. Dengan stokcadangan beras pemerintah yang terus diperkuat, Indonesia dinilai memiliki kemampuanmenjaga stabilitas pangan di tengah tantangan global.Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa program bantuan pangan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Pemerintahberupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan secara cepatdan merata. Penyaluran bansos pangan dinilai mampu membantu meringankan bebanpengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas yang sangat terdampak oleh perubahan harga kebutuhan pokok.Selain membantu masyarakat penerima manfaat, program bansos pangan turut memberikandampak positif terhadap stabilitas pasar domestik. Ketika distribusi bantuan berjalan efektif, tekanan terhadap lonjakan harga beras dan minyak goreng dapat ditekan sehingga kondisi pasar menjadi lebih stabil....
- Advertisement -

Baca berita yang ini