KONI Tak Setuju Ada Kondom Gratis di PON Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Usulan pemberian kondom gratis di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua tak mendapat restu dari KONI Pusat. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Sekretaris Jenderal KONI Pusat Ade Lukman.

Ia meyakini, para atlet Indonesia yang tampil di PON Papua tidak akan memerlukan hal tersebut.

“Kalau saya rasa tidak tepat di Indonesia karena baik budaya dan kebiasaan kita lain dengan di luar,” katanya, Sabtu 26 Juni 2021.

Menurutnya, usulan tersebut adalah hal yang wajar. Namun ia tetap menegaskan bahwa kondom gratis di PON Papua tetap dianggapnya tidak tepat, apalagi dalam situasi pandemi covid-19.

“Wajar-wajar saja usulan itu, tapi menurut saya tidak terlalu diperlukan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, kan ada social distancing,” ujarnya.

Ade juga menyarankan agar segala hal yang menyangkut teknis pelaksanaan PON dikoordinasikan dengan Panitia Pengawas dan Pengarah, termasuk kesehatan. Sejauh ini, ia mengaku belum menerima laporan atau usulan penyediaan kondom selama PON Papua.

Sebenarnya, rencana pengadaan kondom bagi para atlet yang menginap di sejumlah penginapan selama pelaksanaan PON muncul atas permintaan pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Jayapura.

Usulan itu bahkan sudah dibahas sejak tahun 2020 lalu oleh Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Penyediaan kondom gratis itu disebut bertujuan untuk mencegah penyakit menular, termasuk HIV/AIDS.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini