Kolaborasi dengan Difabel, KPU Gunungkidul Mulai Persiapkan Logistik Pilkada 2024

Baca Juga

Mata Indonesia, Gunung Kidul – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul mengumumkan akan melibatkan kelompok difabel dalam proses penyortiran logistik surat suara (susur) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Supami, anggota KPU Gunungkidul, menyatakan bahwa penyortiran dan pelipatan surat suara akan dilakukan dengan bantuan warga setempat, termasuk melibatkan kelompok difabel.

KPU berencana merekrut kembali warga yang sebelumnya telah berpartisipasi dalam penyortiran surat suara pada Pemilu 2024, karena mereka telah memahami standar operasional prosedur (SOP) terkait teknis penyortiran.

“Jarak antara Pemilu dan Pilkada tidak terlalu lama, sehingga kami sudah mengetahui kemampuan mereka,” ujar Supami Rabu 16 Oktober 2024.

KPU dijadwalkan akan menerima logistik surat suara pada Jumat, 18 Oktober 2024, sementara logistik lain seperti kotak suara dan bilik sudah berada di gudang KPU. Rapat internal terkait logistik sudah dilakukan pada Rabu.

Menurut Supami, jumlah tenaga sortir pada Pilkada 2024 lebih sedikit dibandingkan Pemilu 2024. Pada Pemilu sebelumnya, KPU merekrut 370 warga Piyaman, Wonosari, dengan mayoritas tenaga sortir adalah perempuan.

“Kami selalu membuka kesempatan bagi kelompok difabel di setiap tahapan, namun jika tidak ada yang mendaftar, kami tidak akan memaksa,” tambahnya.

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Gunungkidul, Harry Prasetiyo, menjelaskan bahwa KPU telah menerima beberapa logistik, termasuk 1.355 kotak suara, 5.420 bilik suara, 8.670 kabel ties, 2.710 botol tinta, 41.352 lembar segel, dan 10.894 sampul biasa.

Untuk surat suara, dibutuhkan 628.364 lembar, tanpa adanya cadangan. Jumlah ini mencakup DPT ditambah 2,5 persen untuk pemilih tambahan atau pindahan, namun bukan sebagai cadangan.

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2024 mencapai 612.421 orang, dengan 5.773 di antaranya adalah pemilih disabilitas.

Enam kategori disabilitas yang terdaftar meliputi disabilitas fisik (2.132 orang), intelektual (423 orang), mental (1.136 orang), sensorik wicara (1.122 orang), sensorik rungu (313 orang), dan sensorik netra (647 orang).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mahasiswa Kulon Progo Tolak Kenaikan PPN 12 Persen. Apakah Pemerintah Harus Kaji Ulang?

Mata Indonesia, Wates - Gelombang penolakan terhadap kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen yang berlaku tahun depan, juga akan terjadi di Kabupaten Kulon Progo.
- Advertisement -

Baca berita yang ini