Mata Indonesia, Yogyakarta – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden 2024-2029 pada Minggu 20 Oktober 2024. Kepala Negara baru ini bahkan telah bertugas pada Senin 21 Oktober kemarin.
Namun tak sedikit yang mengkritik dengan susunan menteri Prabowo-Gibran yang disebut Kabinet Merah Putih itu. Bukan tanpa alasan 48 menteri serta 56 wakil menteri yang sudah ditunjuk memperlihatkan adanya kesenjangan.
Seperti diketahui jumlah Kementerian di era Prabowo Subianto dianggap paling gemuk dibanding jumlah kementerian saat dijabat oleh presiden-presiden sebelumnya.
Jika Jokowi memiliki 34 kementerian, Prabowo memiliki 48 kementerian. Bahkan beberapa orang yang menempati jabatan strategis ini dianggap tak memiliki rekam jejak yang tepat hingga mendapat mandat.
Seperti Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Meski dijabat oleh Sugiono sebagai menterinya, terdapat tiga Wakil Menteri Luar Negeri. Jumlah itu dianggap terlalu banyak.
Pakar Kebijakan Luar Negeri Fisipol UGM, Dafri Agus Salim mengungkapkan satu wakil menteri (wamen) saja sudah cukup jika hanya menjalankan tugas diplomasi kenegaraan.
“Saya juga enggak tahu kenapa sampai tiga (wamen) begitu, mungkin karena tidak yakin sama menterinya juga,” ujar dia, Selasa 22 Oktober 2024.
Di sisi lain, dengan adanya organisasi dan tokoh masyarakat di Indonesia, Menlu bisa menggandeng mereka untuk berdialog atau berdiskusi dengan tokoh lintas negara tanpa harus menunjuk wakil yang terlalu banyak.
“Kan diplomasi itu ada banyak track. Jadi bisa saja kita menggunakan tokoh-tokoh ormas, seperti Muhammadiyah atau apa, atau tokoh yang lain yang dianggap mempunyai kedekatan dengan tokoh-tokoh di timur tengah,” kata dia.
Anggaran Membengkak
Selain Menlu, adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang dipecah menjadi dua, padahal di pemerintahan Jokowi dua kementerian itu berjalan beriringan sebagai kesatuan kementerian.
Pengamat yang juga sebagai Dosen Hukum Lingkungan dan Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM, Wahyu Yun Santoso menerangkan akan terjadi pembengkakan anggaran termasuk masalah koordinasi terutama dengan SDM yang ada.
Tak dipungkiri, Menteri Kehutanan yakni Raja Julo Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq merupakan sosok yang cukup dekat dengan pertambangan yang ada di Indonesia.
“Dua-duanya track record enggak jelas, yang satu sudah dirjen, dia dari daerah bukan murni dari karir di kehutanan tapi kemudian kedekatan dengan tambang, sawit begitu mesra. Apalagi Menteri Kehutanan juga sama orang-orang tambang juga. Dan ESDM-nya membuat membuat kontroversi, jadi benar-benar mirisnya itu berkali lipat,” ujar dia.
Negara harus Tunduk Hukum
Terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah Prabowo-Gibran juga mendapat respon dari masyarakat, pengusaha muda asal Aceh, Murni menerangkan bahwa pemerintahan baru harus menerapkan hukum yang sesuai konstitusi.
“Terapin saja hukum yang benar. Bukan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Cuma ya karena ini bukan negara Islam, enggak bisa terjadi juga kayaknya,” ujar dia.
Persoalan di negara ini dianggap masih banyak yang harus dibenahi. Namun ia seakan patah semangat untuk menyuarakan.
“Perkara lain sebenarnya banyak banget. Tapi percuma menaruh harapan sebagai rakyat, enggak didengar juga,” pesimisnya.
