Mata Indonesia, Jakarta – Pengamat hukum Fajar Trio menyoroti putusan Bawaslu Kabupaten Kudus terkait pelanggaran netralitas pejabat kejaksaan berinisial EB di Pilkada Kudus 2024. Ia menilai Bawaslu harus komphrensif dan jangan tendesius dalam menyelidiki sebuah kasus sebelum membuat suatu keputusan.
“Jika melihat foto yang beredar, EB ini khan satu rumah dengan putrinya yang mencalonkan diri sebagai cawabup. Otomatis rumah yang bersangkutan secara umum pasti dipenuhi atribut kampanye dan pasti didatangi para tokoh hingga politikus. Kondisi ini tidak bisa dihindari oleh EB selaku tuan rumah,” kata Fajar di Jakarta, Selasa 22 Oktober 2024.
“Jadi Bawaslu seharusnya melakukan penyelidikan secara komphrensif dan jangan tendensius, karena hanya bermodal dokumentasi tapi tanpa melihat fakta sebenarnya di lapangan.”
Meski tidak mendukung ASN yang berpolitik praktis pada kampanye Pilkada, Fajar menegaskan bahwa jangan sampai Bawaslu jadi alat politik salah satu paslon. “Bawaslu harus netral dalam membuat keputusan dan penyelidikan sebuah kasus Pilkada. Artinya jangan menjadi alat politik salah satu paslon,” katanya.
Karena, kata Fajar, Bawaslu seharusnya memperhatikan apakah EB melakukan aktivitas aktif selama menjamu kedatangan tokoh maupun politikus parpol pendukung anaknya. “Seperti gesture tangan, share foto/video/berita, unggahan foto menggunakan simbol paslon tertentu, komentar, like, post status dan melalui chat whatsapp. Ini yang harus diperjelas, karena jika hanya menyambut tamu yang masuk ke rumahnya adalah hal yang wajar saja,” ujarnya.
Sementara mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan menilai bahwa ada beberapa hal yang memperbolehkan ASN untuk menghadiri kampanye politik pada pemilihan kepala daerah (pilkada).
“ASN boleh menghadiri kampanye dengan syarat tidak memakai atribut ASN-nya, tidak memakai atribut peserta pemilu,” kata Abhan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa 22 Oktober 2024.
Selain itu, ia mengatakan bahwa ASN tersebut tidak boleh mengajak atau memobilisasi rekan-rekan ASN lainnya untuk datang di kampanye tersebut. Namun, karena ASN berbeda dengan TNI/Polri yang tidak memiliki hak suara pada Pemilihan Umum (Pemilu), ASN juga memiliki hak untuk mengetahui visi dan misi calon kepala daerah agar dapat menentukan pilihannya nanti.
Sebelumnya Ketua Bawaslu Kudus Wahibul Minan mengatakan, pihaknya sebelumnya telah meregister temuan tersebut pada Kamis (17/10) dengan Nomor temuan : 01/Reg/TM/PB/Kab/14.21/X/2024. Minan mengatakan, kehadiran EB di kegiatan tersebut terlihat jelas duduk disamping Paslon dan beberapa politisi dari Partai pengusung. Hal ini menunjukkan keikutsertaan yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut.
“Maka, kami memutuskan untuk meneruskan ke BKN, karena dalam SKB Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, KASN, dan Ketua Bawaslu RI disebutkan jika ikut dalam kegiatan kampanye Paslon termasuk pelanggaran Kode Etik,” katanya.