Jangan Pungli dan Mempersulit Masyarakat, Itu Pesan Jokowi kepada KORPR

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-HUT 50 tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang jatuh hari ini, Senin 29 November 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan mendalam.

Dirinya meminta agar KORPRI menciptakan birokrasi transparan dan akuntabel. Sehingga tidak mempersulit dan mengambil pungutan liar yang membebankan masyarakat.

“Bangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme,” kata Jokowi dalam acara HUT 50th KORPRI 2021 di akun Youtube AKUIeKOPRI, Senin 29 November 2021.

Jokowi juga meminta agar seluruh anggota KORPRI bisa mempererat dan kesatuan bangsa. Lalu menjaga NKRI, Pancasila, Konstitusi dan Bineka Tunggal Ika.

“Jalin kerja sama yang kokoh dengan seluruh komponen bangsa untuk bersama sama mewujudkan Indonesia maju yang ktia cita citakan,” katanya.

Dirinya mengapresiasi darmabakti pengabdian dan kerja keras Korpri dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan.

Jokowi mengatakan anggota Korpri yang tersebar di seluruh penjuru tanah air telah jadi simpul persatuan, simpul kesatuan bangsa serta mewujudkan kehadiran negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri.

“Pengabdian yang diberikan setiap anggota Korpri kepada bangsa dan negara tidak boleh berhenti. Berbagai tantangan baru bisa muncul tanpa terduga. Baik itu karena perkembangan teknologi maupun karena musibah dan pandemi,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini