Ini Dia Tarif Baru Ojol yang Berlaku 10 September

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pada Rabu 7 September 2022, Kementerian Perhubungan menaikkan tarif ojek online (ojol).

Kenaikan itu dengan mempertimbangkan harga bahan bakar minyak (BBM), upah minimum regional (UMR) dan jasa-jasa lainnya.

“Komponen penghitungan jasa ojol itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugianto dalam konferensi virtual, Rabu 7 September 2022.

Untuk sewa aplikasi, Kementerian Perhubungan menurunkannya dari sebelumnya 20 persen kini menjadi 15 persen.

Tarif baru itu akan berlaku efektif pada 10 September 2022 atau tiga hari sejak ditetapkan.

Seperti berlaku sebelumnya, tarif ojek online tersebut ditetapkan berdasarkan zona.

Berikut tarif baru yang sudah ditetapkan:
Tarif Jasa Zona I (Sumatera, Jawa-selain Jabodetabek, Bali).

  • Tarif jasa batas bawah yang semula Rp 1.850 per kilometer menjadi Rp 2.000.
  • Tarif jasa batas atas dari Rp 2.300 per kilometer menjadi Rp 2.500 per kilometer.
  • Tarif jasa minimal yang sebelumnya Rp 9.250-Rp 11.500 sekali jalan diturunkan menjadi Rp 8.000-Rp 10.000 sekali jalan.

Tarif Jasa Zona II (Jabodetabek)

  • Tarif jasa batas bawah sebesar dari Rp 2.600 kilometer menjadi Rp 2.550 per kilometer.
  • Tarif jasa batas atas sebesar Rp 2.800 per kilometer dari Rp 2.700 per kilometer.
  • Kisaran tarif jasa minimal adalah Rp 10.200 – Rp 11.200

Tarif Jasa Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, Papua)

  • Tarif jasa batas bawah sebesar Rp 2.300 per kilometer.
  • Tarif jasa batas atas sebesar Rp 2.750 per kilometer.
  • Tarif jasa minimal: Rp 9.200 – Rp 11.000

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hasil Sidang Sengketa Pilpres Ditolak MK, Bukti jadi Alasannya tapi Hakim Tak Terapkan Etika Hukum

Mata Indonesia, Yogyakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024, Senin (22/4/2024), menolak permohonan dari paslon nomor urut 01 dan 03. MK menyatakan bahwa permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD tak memiliki dasar hukum yang cukup.
- Advertisement -

Baca berita yang ini