Ikatan Dokter Indonesia Pecat Mantan Menkes Terawan Putranto

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengeluarkan surat pemecatan kepada mantan Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto.

Keputusan pemecatan tersebut karena alasan yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat. Dan menunjukkan tidak ada itikad baik menyelesaikan persoalan.

Pemecatan dr Terawan tersebut berdasarkan surat resmi MKEK Pusat IDI tertanggal 8 Februari 2022 lalu. Dari surat tersebut terdapat tiga alasan pemecatan dr. Terawan, di antaranya melakukan pelanggaran etik berat (serious ethical musconduct) dan tidak ada itikad baik.

Prof Dr dr Terawan Agus Putranto merupakan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin. Namun jabatannya sebagai Menkes tak lama.

Dokter Terawan menjabat Menkes pada 23 Oktober 2019 dan berakhir di 23 Desember 2020. Dia digantikan oleh Budi Gunadi, lewat reshuffle kabinet di Istana Negara, pada Selasa 22 Desember 2020.

Dalam perjalanannya, kala itu Indonesia tengah didera Covid-19 hingga saat ini. Dokter Terawan menjadi promotor dalam munculnya vaksin Nusantara.

Berikut isi surat tersebut:

“Bersama ini kami sampaikan hasil keputusan MKEK pasca Rapat Pleno MKEK Pusat IDI tanggal 8 Februari 2022 yang turut mempertimbangkan Rapat Koordinasi MKEK Pusat IDI bersama dengan MKEK IDI Wilayah dan Dewan Etik Perhimpunan pada tanggal 29-30 januari 2022 pada sesi tentang dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad, sebagai berikut:

1. Bahwa MKEK telah menetapkan SK MKEK No. 009320/PB/MKEK-Keputusan/02 tertanggal 12 Februari 2018 tehadap Dr Terawan Agus Putranto, Sp. Rad.

2. Bahwa Hasil Muktamar IDI XXX Tahun 2018 menyatakan Khusus menyangkut kasus Dr Terawan Agus Putranto, Sp. Rad agar Muktamar menguatkan putusan MKEK tersebut. Dan menyatakan bahwa Dr Terawan Agus Putranto. Sp Rad telah melakukan pelanggaran etik berat (serious ethical musconduct). Dan agar Ketua PB IDI segera melakukan penegakan keputusan MKEK demi menjaga kemuliaan dan kehormatan profesi luhur Sp Rad maka Muktamar memerintahkan pengurus besar IDI untuk melakukan pemecatan tetap sebagai anggota IDI.”

3. Bahwa ada dugaan tidak dijumpainya itikad baik Dr Terawan Agus Putranto memerintahkan Pengurus Besar IDI untuk melakukan pemecatan tetap sebagai anggota ID: 3. Bahwa dugaan tidak ada itikad baik dari Dr Terawan Agus Putranto sepanjang Tahun 2018-2022 yaitu:

a. Yang bersangkutan belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi etik sesuai SK MKEK No. 009320/PB/MKKEK-Keputusan/02/2018 tertanggal 12 Februan 2018 hingga hari ini.

b. Yang bersangkutan melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang Vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai.

c. Yang bersangkutan bertindak sebagai Ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiolog Klinik Indonesia (PDSRKI) yang dibentuk tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Tatalaksana dan Organisasi (ORTALA) IDI dan proses pengesahan di Muktamar IDI.

d. Menerbitkan Surat Edaran nomor 163 I AU / Sekr PDSRKI / XII 12021 tertanggal 11 Desember 2021 yang berisikan instruksi kepada seluruh kelua cabang dan anggota PDSRKI di Seluruh Indonesia agar tidak merespon ataupun menghadiri acara PB IDI.

e. Yang bersangkutan telah mengajukan permohonan perpindahan keanggotaan dari IDI cabang Jakarta Pusat ke IDI cabang Jakarta Barat, yang salah satu syaratnya adalah mengisi form mutasi keanggotaan yang berisi pernyataan tentang menjalani sanksi organisasi dan/atau terkena sanksi Ikatan Dokter Indonesia.”

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini