BMKG: Banjir Landa Sejumlah Provinsi di Indonesia, Masyarakat Diminta Waspada

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Peringatan dini dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi hujan lebat yang berisiko menimbulkan banjir di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk provinsi yang ada di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Mengutip dari laman BMKG, Senin 8 November 2021, hujan lebat disertai angin kencang dan kilat dapat terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, dan Papua juga berpeluang menghadapi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang.

Hujan dengan intensitas yang lebih ringan berpotensi terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.

Di Provinsi DKI Jakarta, hujan ringan diprakirakan terjadi pada siang dan malam hari di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, hujan sedang diprakirakan turun di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari, dan hujan ringan diprakirakan turun di Jakarta Utara pada malam dan dini hari.

Sementara itu, wilayah Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta diprakirakan mengalami hujan ringan siang hari dan hujan disertai petir pada malam dan dini hari.

BMKG menyampaikan peringatan hujan lebat membuat beberapa provinsi masuk dalam kategori siaga banjir, yakni Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah.

Selain itu sejumlah provinsi yang masuk kategori waspada banjir, termasuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta.

Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku juga tergolong provinsi dalam kategori waspada banjir.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini