BIN Ungkap 3 Pihak yang Ingin Pisahkan Papua dari Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma mengungkapkan temuan yang menarik soal isu referendum Papua. Ia mengatakan bahwa ada tiga pihak yang tengah berupaya untuk memisahkan Papua dari Indonesia.

“Dari hasil pendalaman BIN terdapat 3 front yang aktif menggalang dukungan yaitu front bersenjata, front politik dan front klandestin,” katanya di Jakarta, Kamis 27 Mei 2021.

Teddy juga mengungkapkan terkait ulah Kelompok Separatis Papua (KSP) yang menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Papua. Hal tersebut ditandai oleh peristiwa-peristiwa berdarah seperti pembakaran sekolah dan pembunuhan guru serta murid.

“Para KSP ini yang menginisiasi berbagai tindakan demi berhentinya indeks pembangunan di Papua,” ujarnya.

Teddy lalu mengatakan bahwa momentum amandemen Otsus 21 tahun 2001 turut dipakai oleh para pendukung KSP secara politis. Mereka melakukan mulai dari unjuk rasa hingga provokasi di medsos demi tercapainya tujuan referendum di Papua. Berbagai aksi yang dilakukan seperti lewat RDP MRP, aksi unjuk rasa menyusun petisi rakyat papua, rencana mogok sipil nasional dan provokasi di medsos oleh ULMWP.

“Kelompok front politik yang didukung oleh kelompok-kelompok klandestin, melakukan manuver politik dengan mengintervensi dan mengarahkan agenda RDP dan RDPU agar hasil evaluasi Otsus Papua merekomendasi penolakan Otsus dan mendukung referendum di papua,” katanya.

Teddy pun menjelaskan bahwa belum maksimalnya pengawasan oleh aparat pemeriksa internal dan eksternal Pemda setempat juga ikut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di bumi Cenderawasih. Menurutnya, indeks pembangunan manusia di Papua masih berkisar antara 60,84 sampai 64,70.

“Masih juga terdapat kerentanan sosial budaya yang disebabkan antara lain pola kepemimpinan yang berbasis suku, perbedaan karakter warga pegunungan dan pesisir. Sebagai ras Melanesia, orang asli Papua merasa berbeda dengan suku bangsa lain di Indonesia dan sikap kolutif elite lokal,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Saat Pemerintah dan BI Bersinergi Menjaga Rupiah

Oleh : Ricky Rinaldi Stabilitas nilai tukar rupiah memiliki peran penting dalam menjaga ketahananekonomi nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan moneter negara maju, serta fluktuasi pasar keuangan internasional, nilai tukar menjadi salah satu indikator yang mencerminkan kepercayaan terhadap perekonomian suatu negara. Dalam situasitersebut, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor kunci dalammenjaga stabilitas rupiah sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.Nilai tukar tidak hanya berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional, tetapijuga berpengaruh terhadap inflasi, investasi, dan daya beli masyarakat. Ketika rupiah berada dalam kondisi stabil, pelaku usaha dapat melakukan perencanaanbisnis dengan lebih baik dan masyarakat memiliki kepastian yang lebih besar dalammenjalankan aktivitas ekonomi. Karena itu, stabilitas rupiah menjadi kepentinganbersama yang perlu dijaga secara berkelanjutan.Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitasekonomi merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang, pemerintahberkomitmen menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang terukur dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Stabilitas rupiah menjadi bagian dariupaya menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan kondusif.Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang disiplin dan berkelanjutan. Pengelolaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara yang sehat memberikan sinyal positif kepada pasar bahwaperekonomian nasional berada dalam kondisi yang terkendali. Ketika kebijakan fiskalberjalan secara kredibel, tekanan terhadap nilai tukar dapat diminimalkan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa koordinasi kebijakanmenjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi global. Menurutnya, pengelolaan fiskal yang prudent perlu berjalan seiring dengankebijakan moneter yang responsif agar stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga. Pendekatan yang terintegrasi akan memperkuat kemampuan Indonesia menghadapiberbagai tekanan eksternal.Di sisi lain, Bank...
- Advertisement -

Baca berita yang ini