Bantul Unggul Emas, Tapi Sleman Punya Senjata Rahasia di Porda DIY 2025

Baca Juga

Mata Indonesia, Gunungkidul – Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY XVII 2025 yang diselenggarakan di Gunungkidul sejak 9 September terus memanas, menyajikan persaingan ketat antar kontingen dalam memperebutkan medali.

Hingga hari ini, Sabtu, 14 September 2025, pukul 17.48 WIB, peta kekuatan telah mulai terlihat dengan Kabupaten Bantul memimpin perolehan medali emas, namun Kabupaten Sleman menunjukkan dominasinya dalam jumlah total medali yang diraih.

Berdasarkan data terbaru dari KONI Kota Yogyakarta, Bantul berhasil mengumpulkan 116 medali emas, 97 perak, dan 106 perunggu, dengan total 319 medali.

Angka ini menempatkan Bantul di puncak klasemen sementara berdasarkan jumlah medali emas.

Di sisi lain, Kabupaten Sleman menempel ketat dengan perolehan 99 medali emas, 104 perak, dan 152 perunggu.

Meskipun berada di posisi kedua dalam jumlah emas, Sleman justru menjadi kontingen dengan perolehan medali terbanyak secara keseluruhan, yaitu 355 medali.

Diikuti oleh Kota Yogyakarta dengan 89 emas, Kulon Progo dengan 35 emas, dan tuan rumah Gunungkidul dengan 31 emas.

Kegigihan Sleman dan Dukungan Penuh Wakil Bupati Danang Maharsa

Dominasi Sleman dalam total perolehan medali menunjukkan kedalaman dan kekuatan atlet-atletnya di berbagai cabang olahraga.

Meski tertinggal dalam perolehan emas, semangat juang kontingen Sleman tak pernah padam.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, bahkan menunjukkan optimisme tinggi bahwa Sleman akan keluar sebagai juara umum Porda DIY XVII 2025.

“Masih banyak medali yang diperebutkan hingga Porda usai pada 18 September sehingga saya yakin Sleman bisa juara umum,” kata Danang saat mengunjungi pertandingan cabang olahraga (cabor) Bridge di Pendopo Sewokoprojo Gunungkidul pada Sabtu kemarin.

Pernyataan ini menunjukkan keyakinan kuat terhadap potensi atlet-atletnya. Danang juga mengakui bahwa secara total Sleman meraih medali paling banyak, tetapi karena yang dihitung adalah medali emas maka para atlet diminta tetap harus fokus meraih emas.

Optimisme ini bukan tanpa alasan. Sleman telah membuktikan kekuatannya dengan menyabet gelar juara umum di beberapa cabor, seperti Judo dan Catur.

Dalam cabor catur misalnya, Sleman berhasil melampaui target dengan meraih tujuh medali emas dari target lima medali.

Wakil Bupati Danang Maharsa juga menyoroti cabor unggulan lainnya seperti Wushu dan Atletik yang diharapkan menjadi lumbung medali emas bagi Sleman, terutama dengan adanya atlet nasional di cabor Wushu.

Dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Sleman juga menjadi faktor kunci di balik performa impresif ini.

Jauh sebelum Porda dimulai, pada Juni 2025, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa telah mengukuhkan atlet Pemusatan Latihan (Pelatkab) tahun 2025 dan menyerahkan tali asih kepada atlet dan pelatih berprestasi.

Bahkan, Pemkab Sleman telah memberikan anggaran dana hibah sebesar Rp4,55 miliar kepada National Paralimpic Committee (NPC) Kabupaten Sleman untuk pembinaan dan peningkatan sarana prasarana atlet.

Anggaran ini digunakan untuk keberlangsungan organisasi, dukungan kesekretariatan, peningkatan kualitas SDM, pengadaan sarana, serta pembinaan atlet disabilitas di 11 cabang olahraga.

Dengan sisa hari pertandingan yang semakin menipis, persaingan antara Bantul dan Sleman diperkirakan akan semakin sengit.

Setiap medali emas akan menjadi penentu dalam perebutan posisi juara umum.

Masyarakat Yogyakarta dan seluruh pecinta olahraga di Indonesia menantikan dengan antusias siapa yang akan keluar sebagai kontingen terbaik di Porda DIY XVII 2025 ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini