Menanti Janji Sekolah Rakyat: Program Pendidikan Gratis di Kulon Progo Masih ‘On Hold’

Mata Indonesia, Kulon Progo – Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas pemerintah sebagai upaya strategis memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas, inklusif, dan gratis kini menjadi sorotan.

Meskipun secara nasional 100 titik telah beroperasi dan 65 lainnya direncanakan menyusul pada September 2025, implementasinya di sejumlah daerah, termasuk Kulon Progo, masih menghadapi tantangan.

Di Kulon Progo, harapan akan hadirnya Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan 2) belum sepenuhnya terwujud.

Proyek SR di wilayah tersebut belum berjalan sesuai rencana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono, menegaskan status terkini program ini di daerahnya.

“Belum, masih proses di Kemensos RI,” ujarnya Kamis 11 September 2025.

Ia menunjukkan bahwa persetujuan dan proses administratif di tingkat pusat masih menjadi kendala utama.

Lebih lanjut, Triyono menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat di Kulon Progo akan melibatkan pembangunan fasilitas baru, bukan memanfaatkan sekolah yang sudah ada.

“Sekolah Rakyat itu nanti akan dibangun baru, bukan sekolah yang sekarang ada,” kata dia.

Pernyataan Triyono mengindikasikan investasi besar dalam infrastruktur yang diperlukan, sejalan dengan visi SR sebagai sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap, mulai dari asrama hingga laboratorium.

Untuk saat ini, pihak Kulon Progo hanya mengusulkan satu lokasi pembangunan.

“Untuk SR akhirnya kita hanya mengusulkan 1 tempat, di Gulurejo, Lendah,” jelas dia.

Pemilihan lokasi di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, ini telah melalui proses survei dan persiapan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, bahkan dengan alokasi anggaran APBD Perubahan 2025.

Triyono menjelasan , proses belajar mengajar baru bisa dimulai setelah bangunan fisik selesai.

Untuk pendaftaran siswa Triyono tak menjelaskan detail, namun jika lampu hijau dari Kemensos untuk Kulon Progo sudah menyala pihaknya akan segera membuka pendaftaran.

“Iya, bisa saja pendaftaran sebelumnya. Tapi mulai proses belajar mengajar, setelah bangunan jadi,” ujar dia.

Evaluasi Menteri Sosial: Mengatasi Dinamika dan Kekurangan SR Nasional

Di tingkat nasional, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, telah meninjau dan mengevaluasi sejumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan di berbagai daerah.

Hasil evaluasi ini mengungkap berbagai dinamika dan kekurangan yang menjadi catatan penting bagi keberlanjutan program.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah ‘homesick’ atau rasa rindu rumah yang dialami para siswa di awal program, terutama karena konsep SR adalah sekolah berasrama.

Selain itu, beberapa siswa juga sempat mengalami masalah kesehatan akibat penyesuaian pola hidup baru.

Kekurangan fasilitas juga menjadi perhatian. Mensos mengakui bahwa di beberapa lokasi SR, masih ditemukan fasilitas dasar seperti dapur, toilet, dan akses air bersih yang belum memadai.

“Di beberapa tempat, masih ada yang kurang dapur, toilet kurang atau air bersih juga belum lancar. Semua ini kita atasi secara bertahap,” terang Gus Ipul.

Masalah Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk kekurangan guru dan tenaga pendidik seperti wali asrama dan wali asuh, juga menjadi catatan.

Ia memastikan bahwa semua kekurangan ini terus dibenahi secara bertahap, termasuk pemenuhan sarana belajar seperti laptop dan seragam bagi siswa dan guru.

Meskipun menghadapi dinamika awal dan kritik terkait anggaran program yang fantastis, Mensos menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan SR berjalan dengan baik sebagai solusi nyata dalam pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

SR dirancang untuk memberikan akses pendidikan komprehensif, tidak hanya akademik, tetapi juga pembekalan keterampilan hidup dan pembinaan karakter, dengan tujuan agar peserta didik dapat meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada kemajuan SDM Indonesia.

Dalam konteks Kulon Progo, penantian panjang ini mencerminkan kompleksitas koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan program pendidikan berskala nasional.

Meski pendaftaran siswa mungkin bisa dimulai, inti dari proses pembelajaran akan bergantung pada kesiapan infrastruktur.

Harapan besar tetap menyelimuti program ini, agar pada akhirnya anak-anak di Gulurejo, Lendah, dan seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat penuh dari Sekolah Rakyat.