Menanti Janji Sekolah Rakyat: Program Pendidikan Gratis di Kulon Progo Masih ‘On Hold’

Baca Juga

Mata Indonesia, Kulon Progo – Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas pemerintah sebagai upaya strategis memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas, inklusif, dan gratis kini menjadi sorotan.

Meskipun secara nasional 100 titik telah beroperasi dan 65 lainnya direncanakan menyusul pada September 2025, implementasinya di sejumlah daerah, termasuk Kulon Progo, masih menghadapi tantangan.

Di Kulon Progo, harapan akan hadirnya Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan 2) belum sepenuhnya terwujud.

Proyek SR di wilayah tersebut belum berjalan sesuai rencana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono, menegaskan status terkini program ini di daerahnya.

“Belum, masih proses di Kemensos RI,” ujarnya Kamis 11 September 2025.

Ia menunjukkan bahwa persetujuan dan proses administratif di tingkat pusat masih menjadi kendala utama.

Lebih lanjut, Triyono menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat di Kulon Progo akan melibatkan pembangunan fasilitas baru, bukan memanfaatkan sekolah yang sudah ada.

“Sekolah Rakyat itu nanti akan dibangun baru, bukan sekolah yang sekarang ada,” kata dia.

Pernyataan Triyono mengindikasikan investasi besar dalam infrastruktur yang diperlukan, sejalan dengan visi SR sebagai sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap, mulai dari asrama hingga laboratorium.

Untuk saat ini, pihak Kulon Progo hanya mengusulkan satu lokasi pembangunan.

“Untuk SR akhirnya kita hanya mengusulkan 1 tempat, di Gulurejo, Lendah,” jelas dia.

Pemilihan lokasi di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, ini telah melalui proses survei dan persiapan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, bahkan dengan alokasi anggaran APBD Perubahan 2025.

Triyono menjelasan , proses belajar mengajar baru bisa dimulai setelah bangunan fisik selesai.

Untuk pendaftaran siswa Triyono tak menjelaskan detail, namun jika lampu hijau dari Kemensos untuk Kulon Progo sudah menyala pihaknya akan segera membuka pendaftaran.

“Iya, bisa saja pendaftaran sebelumnya. Tapi mulai proses belajar mengajar, setelah bangunan jadi,” ujar dia.

Evaluasi Menteri Sosial: Mengatasi Dinamika dan Kekurangan SR Nasional

Di tingkat nasional, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, telah meninjau dan mengevaluasi sejumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan di berbagai daerah.

Hasil evaluasi ini mengungkap berbagai dinamika dan kekurangan yang menjadi catatan penting bagi keberlanjutan program.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah ‘homesick’ atau rasa rindu rumah yang dialami para siswa di awal program, terutama karena konsep SR adalah sekolah berasrama.

Selain itu, beberapa siswa juga sempat mengalami masalah kesehatan akibat penyesuaian pola hidup baru.

Kekurangan fasilitas juga menjadi perhatian. Mensos mengakui bahwa di beberapa lokasi SR, masih ditemukan fasilitas dasar seperti dapur, toilet, dan akses air bersih yang belum memadai.

“Di beberapa tempat, masih ada yang kurang dapur, toilet kurang atau air bersih juga belum lancar. Semua ini kita atasi secara bertahap,” terang Gus Ipul.

Masalah Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk kekurangan guru dan tenaga pendidik seperti wali asrama dan wali asuh, juga menjadi catatan.

Ia memastikan bahwa semua kekurangan ini terus dibenahi secara bertahap, termasuk pemenuhan sarana belajar seperti laptop dan seragam bagi siswa dan guru.

Meskipun menghadapi dinamika awal dan kritik terkait anggaran program yang fantastis, Mensos menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan SR berjalan dengan baik sebagai solusi nyata dalam pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

SR dirancang untuk memberikan akses pendidikan komprehensif, tidak hanya akademik, tetapi juga pembekalan keterampilan hidup dan pembinaan karakter, dengan tujuan agar peserta didik dapat meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada kemajuan SDM Indonesia.

Dalam konteks Kulon Progo, penantian panjang ini mencerminkan kompleksitas koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan program pendidikan berskala nasional.

Meski pendaftaran siswa mungkin bisa dimulai, inti dari proses pembelajaran akan bergantung pada kesiapan infrastruktur.

Harapan besar tetap menyelimuti program ini, agar pada akhirnya anak-anak di Gulurejo, Lendah, dan seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat penuh dari Sekolah Rakyat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Prabowo Dorong Kebangkitan Ekonomi Desa lewat 1.000 Koperasi Merah Putih

Oleh: Raksana Wibawa )*Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat langkah pemerintah dalammembangun ekonomi kerakyatan melalui peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih secara serentak di Nganjuk. Program tersebutmenjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mempercepatpemerataan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuatfondasi ekonomi nasional dari tingkat paling bawah.Peresmian ribuan koperasi desa itu menunjukkan keseriusan pemerintahdalam membangun sistem ekonomi berbasis gotong royong yang modern, produktif, dan berkelanjutan. Dalam waktu kurang dari satu tahun sejakdigagas, program tersebut berhasil diwujudkan dengan dukungan fasilitasoperasional yang lengkap, mulai dari gedung, gudang, sistem distribusi, hingga kendaraan angkut logistik.Prabowo memandang keberhasilan operasionalisasi lebih dari seribukoperasi desa sebagai pencapaian penting yang belum pernah terjadisebelumnya dalam sejarah Indonesia. Pemerintah dinilai mampu bergerakcepat dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata yang langsungdirasakan masyarakat.Meski awalnya pemerintah menargetkan sekitar 1.300 koperasi untukdiresmikan, Prabowo memilih hanya meresmikan koperasi yang benar-benar siap beroperasi. Langkah tersebut mencerminkan kehati-hatianpemerintah agar program berjalan optimal dan tidak sekadar mengejarangka semata.Pemerintah juga menilai kecepatan realisasi menjadi poin utama dalamkeberhasilan program ini. Dalam waktu sekitar tujuh bulan sejakpembangunan fisik dimulai, lebih dari seribu koperasi sudah dapatdioperasikan di berbagai daerah. Bahkan, secara keseluruhan lebih dari9.000 gedung koperasi dilaporkan telah siap secara fisik.Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadipenggerak baru aktivitas ekonomi masyarakat desa. Koperasi tidak hanyaberfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga akanmenjadi simpul layanan ekonomi rakyat yang terintegrasi dengan berbagaiprogram pemerintah.Melalui koperasi tersebut, masyarakat nantinya dapat memperoleh aksesterhadap sembako murah, LPG subsidi, pupuk subsidi, minyak goreng, layanan kesehatan, hingga distribusi pangan nasional. Model inidiharapkan mampu memangkas rantai distribusi panjang sekaligusmenjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.Langkah pemerintah membangun koperasi desa juga dipandang sebagaiupaya memperkuat posisi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah. Dengan sistem kelembagaan yang lebih tertata, masyarakat desa memilikiruang lebih besar untuk mengembangkan usaha produktif danmeningkatkan daya saing ekonomi lokal.Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menilai KoperasiDesa Merah Putih akan menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Menurutnya, koperasi tersebut bukan hanyamenyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi jugamembuka peluang usaha baru, memperkuat UMKM, serta menciptakanlapangan kerja.Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terus mempercepatpembentukan koperasi di berbagai wilayah. Dari target 3.059 koperasi, sebagian telah rampung dengan progres pembangunan yang terusbergerak maju. Pemerintah daerah optimistis percepatan pembangunankoperasi akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.Semangat gotong royong menjadi fondasi utama dalam pengembanganKoperasi Desa Merah Putih. Pemerintah ingin memastikan pembangunanekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, melainkan tumbuh meratahingga tingkat desa dan kelurahan.Program koperasi desa juga diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari sektor kehutanan. Wakil Menteri Kehutanan,Rohmat Marzuki, menilai penguatan koperasi akan memperkokohkelembagaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, terutamamelalui pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).Kementerian Kehutanan memandang program Koperasi Desa MerahPutih sejalan dengan agenda transformasi ekonomi masyarakat berbasisperhutanan sosial yang selama ini terus didorong pemerintah. Denganadanya koperasi yang kuat dan profesional, masyarakat sekitar kawasanhutan diharapkan memiliki akses usaha yang lebih luas dan berkelanjutan.Program perhutanan sosial sendiri telah melibatkan ratusan ribu kepalakeluarga di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur. Pemerintah melihatpotensi besar sektor tersebut untuk mendukung ketahanan pangannasional melalui pengembangan agroforestri dan penguatan usahaberbasis masyarakat.Hingga akhir 2025, pemerintah telah memberikan akses kelolaperhutanan sosial seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakatmelalui ribuan surat keputusan. Dari program itu, telah terbentuk lebih dari16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan nilai ekonominasional mencapai lebih dari Rp1,29 triliun.Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuathilirisasi hasil usaha masyarakat desa. Pemerintah ingin memastikanmasyarakat tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi jugamampu mengembangkan pengolahan, pemasaran, hingga aksespembiayaan secara mandiri.Sinergi antara Program Perhutanan Sosial dan Koperasi Desa MerahPutih diyakini mampu mempercepat pembangunan ekonomi hijauberbasis masyarakat. Pada saat yang sama, program tersebut jugamemperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa secara berkelanjutan.Melalui koperasi desa ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmenkuat dalam membangun ekonomi rakyat dari desa. Koperasi tidak lagidipandang sekadar lembaga ekonomi tradisional, melainkan instrumenmodern untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperluaslapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa dari akar rumput.*) Pemerhati Ekonomi Desa dan UMKM
- Advertisement -

Baca berita yang ini