Bakal Gelar KLB, Posisi AHY ‘Digoyang’ Senior Demokrat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demkorat mulai digoyang oleh para senior partai berlambang mercy tersebut.

Salah satunya politikus senior partai Demokrat Subur Sembiring yang mengklaim SK Kemenkum HAM pengurus Partai Demokrat pimpinan AHY diklaim tidak terbit.

Sehingga, Subur menilai, Kongres V Partai Demokrat bodong. Sebab tidak ada keputusan-keputusan Kongres maupun notulensi agenda tersebut.

Karena itu, dia yakin tidak mungkin SK Kemenkum HAM dapat disahkan menteri.

“Itu kan dokumen kalau enggak ada mana bisa disahkan menteri kan. Sekarang dasar menteri mengesahkan apa?” kata Subur.

Menurutnya, Kongres V kemarin digelar secara terburu-buru hingga masalah administratif demikian dilewati. Subur mengatakan, Kongres tersebut hanya untuk cepat-cepat menyerahkan mahkota Demokrat kepada AHY.

“Terjadi keterburu-buruan keinginan Pak SBY meletakkan ke anaknya, AHY, itu jadi terkendala karena administratif,” kata dia.

Subur juga akan menyambangi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Karena dianggap tak ada SK pengurus baru, SK yang lama diklaim masih berlaku dan habis pada 15 Mei.

Karena itu, Subur mengatakan, akan mencari solusi karena dianggap saat ini Partai Demokrat tidak memiliki ketua umum.

“Kemarin tidak ada keputusan SK demisioner, jadi artinya pengurus yang lama Pak SBY masih berlaku. Tapi 15 Juni ini kan habis, jadi kalau habis siapa pemimpin nya, enggak ada ketua umum,” ujar Subur.

Sehingga karena SK Kemenkum HAM tidak dapat diterbitkan, Subur akan menginisiasi Kongres Luar Biasa. “Intinya karena SK tidak bisa diterbitkan karena terkendala administrasi, kami akan melaksanakan kongres luar biasa,” katanya.

Diketahui, sebelumya sejumlah politikus senior Partai Demokrat mendatangi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin 8 Juni 2020. Agenda pertemuannya membahas mengenai SK kepengurusan Partai Demokrat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini