MATA INDONESIA, JAKARTA – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 hingga Januari mencatatkan surplus sebesar Rp28,9 triliun.
Hal ini diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam video conference, Selasa 22 Februari 2022, Sri Mulyani mengatakan Surplus ini terjadi karena pendapatan negara yang telah terkumpul sebesar Rp 156 triliun, sedangkan belanja negara baru sebesar Rp127,2 triliun hingga Januari 2022.
Ia mengungkapkan, surplus anggaran ini berbanding terbalik jika melihat situasi pada Januari tahun lalu. Dengan surplus sebesar Rp 28,9 triliun berarti terjadi pertumbuhan hingga 163,5 persen dibandingkan defisit awal 2021 yang sebesar Rp 45,5 triliun atau mengalami kenaikan 30,8 persen dari tahun sebelumnya.
”Dari postur tahun lalu di Januari APBN kita mengalami defisit Rp45,5 triliun dan ini adalah defisit yang cukup tinggi karena kenaikan defisit itu mencapai 30 persen. Sekarang kita mengalami surplus Rp28,9 triliun berarti terjadi perbaikan hingga 163,5 persen,” kata dia.
Pendapatan negara hingga Januari 2022 ini tercatat 8,5 persen dari target Rp1.846,1 triliun atau tumbuh 54,9 persen. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan:
- Pajak Rp109,1 triliun
- Bea Cukai Rp 24,9 triliun
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 22 triliun
Seluruhnya mencatat pertumbuhan positif. ”Kalau kita lihat realisasi hingga 31 Januari 2022, pendapatan negara mencapai Rp 156 triliun dari target Rp1.846 triliun. Atau kita sudah 8,5 persen dari target. Tadi sudah saya sampaikan pendapatan negara kita tumbuh 54,9 persen. Kenaikan yang sangat tinggi karena tahun lalu di Januari pendapatan negara kita masih mengalami kontraksi 4,2 persen,” katanya.
Sementara itu, belanja negara tercatat baru 4,7 persen dari pagu Rp 2.714,2 triliun atau terkontraksi 13 persen. Kontraksi belanja negara terjadi karena rendahnya penyerapan belanja kementerian/lembaga yang baru Rp 21,8 triliun atau 2,3 persen dari pagu Rp 945,8 triliun, sedangkan belanja non K/L juga baru Rp50,4 triliun atau lima persen dari pagu Rp998,8 triliun.
Di sisi lain, transfer ke daerah mencatat pertumbuhan 8,4 persen dengan realisasi sebesar Rp54,6 triliun atau 7,8 persen dari pagu Rp701,6 triliun. Sebaliknya realisasi dana desa juga baru Rp 300 miliar atau 0,5 persen dari pagu Rp68 triliun. Serta turun 54,7 persen dari periode sama tahun lalu karena adanya masalah prosedural.
Sri Mulyani menambahkan, keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp49,4 triliun dari target defisit Rp462,2 triliun. Dengan situasi surplus tersebut, pemerintah juga mencatat kontraksi penerbitan pembiayaan anggaran sebesar 101 persen, karena masih memiliki Sisa Lebih Anggaran (Silpa) sebesar Rp25,9 triliun.
