Anies Harus Minta Maaf karena Telah Langkahi Wewenang Kemenlu

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap bahwa Pemerintah Daerah (pemda) Provinsi DKI Jakarta telah menarik kembali surat sumbangan yang dikirim ke sejumlah kantor duta besar di Jakarta. Surat itu berisi permintaan donasi bantuan penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Meskipun demikian, tindakan pihak pemda DKI Jakarta dinilai telah mempermalukan negara Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Ia mengatakan, surat permohonan bantuan untuk melengkapi fasilitas isolasi pasien Covid-9 di Rusun Nagrak Cilincing Jakarta Utara tersebut menjadi bukti bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta tak mengerti tata krama dan etika ketatanegaraan.

“Karena kalau berbicara dengan Kedubes Asing itu adalah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Ini berarti Anies Baswedan tidak mengerti dengan apa yang dia lakukan,” ujarnya kepada Mata Indonesia, Jumat 2 Juli 2021.

Ferdinand pun berharap Anies Baswedan segera meminta maaf kepada publik dan pemerintah Indonesia karena telah membuat malu Indonesia di mata dunia internasional.

“Meskipun bukan Anies yang menandatangani suratnya tapi dia tidak bisa menghindar dari situ karena tidak mungkin Biro Kerja Sama Pemprov DKI Jakarta mengirimi surat tersebut tanpa persetujuan gubernur,” katanya.

Ia juga berharap pihak Kementerian Dalam Negeri segera memberikan teguran kepada Anies Baswedan selaku gubernur karena telah mempermalukan Indonesia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto. Ia menyayangkan sikap Anies yang kelihatan gegabah mengajukan bantuan kepada sejumlah kedutaan besar di Jakarta.

Ia mengakui bahwa Jakarta adalah ibukota negara, namun bukan berarti Anies harus melakukan tindakan melebihi kewenangan pusat. “Seharusnya Anies berkoordinasi terlebih dahulu kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Hari pun meminta agar Anies bersikap legowo mengakui kesalahannya. Ia diminta untuk meminta maaf karena telah bertindak melebihi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

“Anies Baswedan sebagai gubenur DKI sangat tak elok telah membuat malu negara Indonesia. Dan Anies terlihat gagap dalam menghadapi pandemi covid-19 yang ada di wilayahnya,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini