130 Bos BUMN Mangkir Bikin Rencana Bisnis dengan Erick Thohir, Pada Ngga Ngerti Ya?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) geram. Pasalnya, banyak bos BUMN yang mangkir dan tak menyetorkan rencana bisnis 5 tahun ke depan. Bahkan, dari 140 perusahaan BUMN yang ada, hanya 10 yang memenuhi permintaannya.

Erick menyebut beberapa perusahaan yang melaksanakan kewajiban berasal dari BUMN perbankan yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

“Masa minta bisnis plan (rencana, red) saja nggak bisa? Yang rajin kan perbankan, PLN dan Pertamina juga sudah setor,” katanya.

Sebagai informasi, rencana bisnis atau business plan merupakan dokumen berkala yang menjadi pedoman terkait rencana manajemen untuk menjalankan bisnis pada periode tertentu. Rencana bisnis disediakan oleh kepala perusahaan sebagai penjabaran strategi dalam mencapai tujuan.

Selain itu, rencana bisnis juga dibuat dengan tujuan untuk menggaet investasi dari pihak luar.

Dalam kesempatan yang sama, Erick menyebut akan meleburkan perusahaan BUMN yang terus merugi dalam satu subholding. Rencananya Erick akan membentuk sebanyak 15 subholding.

Dia ingin kedua Wakil Menteri masing-masing memegang tujuh atau lebih subholding untuk membantunya. Sebelumnya, Erick menyampaikan rencana merger BUMN lainnya yang terus merugi yakni PT PANN Multi Finance (Persero).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Danantara, PSEL, dan Masa Depan Pengelolaan Sampah Indonesia

*) Oleh: Citra Ningrum OktaviaPemerintah tengah menghadapi salah satu tantangan paling mendesak dalampembangunan nasional, yakni darurat sampah perkotaan yang selama bertahun-tahun berjalan tanpa penyelesaian menyeluruh. Timbunan sampah yang terusmeningkat tidak lagi sekadar persoalan kebersihan lingkungan, melainkan telahmenjadi ancaman serius bagi kesehatan publik, kualitas ekosistem, hingga ketahananenergi nasional. Di tengah situasi tersebut, langkah pemerintah menggandengDanantara Indonesia untuk mempercepat pembangunan fasilitas PengolahanSampah menjadi Energi Listrik (PSEL) merupakan keputusan strategis yang menunjukkan keberanian negara keluar dari pola lama pengelolaan sampah yang stagnan. Penandatanganan nota kesepahaman pembangunan PSEL di enam lokasibersama 13 pemerintah daerah menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi bekerjadengan pendekatan parsial, tetapi mulai membangun sistem pengelolaan sampahyang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.Lebih jauh, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentangpercepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrikmemperlihatkan adanya keseriusan politik pemerintah dalam membenahi tata kelolasampah nasional. Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa regulasitersebut telah mendorong langkah konkret pemerintah pusat dan daerah untukbergerak lebih cepat dalam pembangunan PSEL. Target pembangunan sedikitnya 25 lokasi PSEL dalam dua hingga tiga tahun ke depan bukan hanya ambisi administratif, melainkan kebutuhan nyata untuk mengatasi kedaruratan sampah di puluhankabupaten dan kota. Selama ini, banyak proyek pengolahan sampah tersendat akibatbirokrasi panjang, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan pembagiankewenangan. Karena itu, penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, Danantara, dan pihak-pihak terkait menjadi fondasi pentingagar proyek strategis ini tidak kembali terjebak pada pola lamban yang merugikanmasyarakat.Selain itu, keterlibatan Danantara Indonesia memberi dimensi baru dalampembiayaan dan tata kelola proyek infrastruktur lingkungan di Indonesia. Selama ini, pengelolaan sampah kerap dipandang sebagai sektor yang minim nilai ekonomisehingga tidak menarik bagi investor besar. Padahal, di berbagai negara maju, pengolahan sampah telah berkembang menjadi industri energi hijau yang bernilaitinggi dan berkelanjutan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini