Tidak Sepakat Holywings Ditutup, Felix Siauw: yang Harusnya Ditutup Itu…

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jakarta telah resmi mencabut izin usaha bar ternama Holywings.

Menanggapi hal tersebut, Felix Siauw memberikan komentarnya mengenai pencabutan izin usaha Holywings tersebut.

Menurutnya, permasalahan intinya bukan lah dari pada Holywingsnya melainkan barang yang diperjual belikan pihak Holywings.

“Saya juga gak sepakat kalau seandainya holywings ditutup,” ujarnya.

“Kenapa? Karena masalahnya bukan itu, yang harusnya ditutup yang lebih besar, khamrnya yang dilarang, mirasnya yang dilarang,” sambungnya.

Lebih lanjut, dirinya menyetujui keputusan Anies Baswedan untuk menutup peredaran miras bukan menutup Holywings.

“Harusnya yang ditutup peredaran miras, berarti saya mendukung Pak Anies untuk menutup peredaran miras,” katanya.

Felix Siauw juga menyinggung ribuan karyawan Holywings, Ia mengusulkan agar Holywings menjual hal lainnya selain miras.

“3000 karyawan saya dari tadi mikirin loh. Holywings kan banyak tuh, 44 cabang, kan bisa jualan air, bisa jualan susu kedelai, bajigur, disebarkan diseluruh Indonesia kan dapet untung juga,” ucapnya.

Cuplikan tanggapan Felix Siauw diunggah kembali oleh salah satu akun TikTok @suryahussein, dan mendapatkan banyak komentar netizen.

@suryahussein

Gimana? Setuju tidak HW ditutup? Atau Pabrik Miras saja yang sebenarnya harus segera ditutup? #tutupholywings #tutuphollywings #hollywings

♬ original sound – Hussein Surya – Hussein Surya

“Cerdas, selalu memberi solusi pada akar masalahnya, bukan solusi pragmatis yang tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah sampai tuntas,” tulis netizen.

“Atau Holywings jualan chiken wings aja biar sesuai sama namanya, jadi karyawannya tetep bisa kerja di sana dan yang pasti barokah always,” tambah netizen.

“Solusinya agak lucu memang. Tapi bener loh, solusi cerdas,” tutup netizen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini