Taeyeon SNSD Klarifikasi Terkait Dirinya Jadi Korban Penipuan Real Estate

Baca Juga

MATA INDONESIA, SEOUL – Taeyeon SNSD baru saja mengalami kerugian hingga 1,1 miliar won atau sekitar 13,3 miliar rupiah. Hal ini karena ia menjadi korban penipuan real estate.

Melansir dari Naver, pada Kamis 28 Oktober 2021, menurut laporan bahwa YTN telah menangani kasus penipuan real estate yang melibatkan sekitar tiga ribu korban. Taeyeon SNSD merupakan salah satu korbannya.

Lokasi penipuan real estate ini di daerah Hanam, Provinsi Gyeonggi. Daerah itu telah ditetapkan sebagai daerah pegunungan yang diklasifikasikan sebagai ‘kawasan pegunungan konservasi’ di bawah UU Konservasi Hutan.

Pada hari yang sama yakni, Kamis 28 Oktober 2021, Taeyeon akhirnya angkat bicara juga terkait rumor dirinya menjadi korban penipuan real estate. Ia menulisnya melalui akun Instagram Stories pribadinya.

Berikut isi postingan Taeyeon yang ia posting di Instagram Storiesnya:

“Aku tinggal jauh dari keluarga sejak masih muda, jadi keinginan selama sisa hidupku adalah menemukan rumah untuk keluargaku yang lebih dekat dengan daerah tempat aku bekerja dan tinggal, dan impianku adalah membangun tempat yang cocok untuk keluargaku.

Dengan persetujuan dari keluarga, orang tuaku melihat tempat itu dengan mata kepala mereka sendiri dan membuat keputusan dengan mimpi yang sama denganku.

Aku menulis ini karena tampaknya tujuanku membelinya digambarkan dengan cara yang berbeda dari yang aku maksudkan. Tolong jangan salah paham, menebak-nebak, dan asal berspekulasi.

Aku diberitahu secara sepihak tentang kerugian itu, jadi aku menunggu situasinya untuk saat ini. Aku kesal harus berbicara tentang hal ini, tetapi melihat orang-orang yang salah paham dan melihatnya secara tidak baik membuatku tak tahan (untuk bicara). Aku tidak cukup gila untuk melakukan pembelian spekulatif.”

Maksud spekulasi di sini adalah pembelian real estate sebagai aset investasi. Untuk saat ini Taeyeon masih menunggu proses lebih lanjut terkait penipuan ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Baru Ekonomi Nasional Menguat Usai PidatoPresiden di DPR

Oleh: Dalia Kinanti )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional. Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia.Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif. Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional.Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini