Petisi Boikot Amber Heard di ‘Aquaman 2’ Sudah Hampir 2 Juta Tanda Tangan

Baca Juga

MATA INDONESIA, LOS ANGELES – Pertarungan hukum antara Amber Heard dan Johnny Depp masih berlangsung dan belum menemukan titik terang. Dengan berlangsungnya proses hukum mereka, petisi boikot Amber Heard di film ‘Aquaman 2’ juga terus berlanjut.

Melansir dari Movie Web, sejauh ini sudah lebih dari 1,9 juta tanda tangan telah ditambahkan ke petisi itu. Jumlahnya terus meningkat setiap hari saat persidangan Amber Heard berlangsung.

Sidang barunya telah membawa lebih banyak perhatian pada situasi tersebut. Kini petisinya telah terkumpul lebih dari 1,931,000 tanda tangan dan jumlahnya terus meningkat.

“Amber Heard telah diekspos sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga oleh Johnny Depp. Karena Amber Heard dikenal dan terbukti sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Warner Brothers dan DC Entertainment harus mengeluarkan Heard dari proyek film ‘Aquaman 2’ mereka. Mereka tidak boleh mengabaikan penderitaan (Depp),” tulis deskripsi dalam petisinya.

Dengan hampir dua juta orang menandatangani petisi untuk memboikot salah satu bintang utamanya dari film waralaba ‘Aquaman’. Filmnya terancam diboikot penonton jika sekuelnya benar-benar dirilis.

Sedangkan Johnny Depp yang seharusnya tampil di film barunya yang berjudul ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’ jadi dipecat oleh Disney sebelum filmnya rampung.

Sementara itu, ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ rencananya akan rilis di bioskop pada 17 Maret 2023.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini