Pembelajaran Jarak Jauh, Perlukah Dibenahi?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tak terasa tahun ajaran baru akan segera dimulai. Sejak tahun ajaran 2020, mayoritas sekolah di Indonesia melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), hal ini diakibatkan karena pandemi virus corona.

Keterbatasan fasilitas pendukung dan ketidaksiapan siswa membuat PJJ dinilai belum efektif. Banyak siswa yang justru tertinggal dalam pencapaian akademi. Banyak pro dan kontra dari orang tua murid dalam hal PJJ. Kebanyakan mengharapkan anaknya kembali ke sekolah secara tatap muka, namun ada juga yang tidak setuju dengan alasan kesehatan.

Beberapa siswa di daerah justru membantu pekerjaan orang tua dan tidak mengikuti PJJ karena tidak adanya layanan internet di desa mereka. Menonton TVRI juga tidak bisa menjadi solusi untuk mereka karena tidak adanya listrik di siang hari. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran untuk orang tua dan siswa karena tidak dapat mengakses pendidikan.

Menurut Oktoriyadi – orang tua murid yang tidak mendapatkan akses pendidikan, di daerahnya sebaiknya anak-anak diberlakukan sekolah biasa dengan pertimbangan fasilitas yang tidak memadai. Menurutnya, sekolah bisa dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19.

Meski begitu, kurikulum normal tidak mungkin dapat kembali sebelum sekolah dibuka, dan jika sekolah dibuka pada awal tahun ini justru berdampak besar bagi siswa. Bila situasi aman, mungkin saja sekolah dapat dibuka kembali.

Selain keterbatasan fasilitas, sistem PJJ juga dinilai belum efektif karena ketidaksiapan siswa dalam pembelajaran di rumah. Rata-rata siswa di rumah belajar secara berantakan, ketika ujian berlangsung yang mengerjakan justru orang tua alih-alih anak. Terkadang, google menjadi solusi saat anak tidak tahu jawaban dari soal.

“Pilihannya itu kan keselamatan anak atau anak bodoh. Kalau kita disuruh pilih, ya pilih keselamatan anak dong,” ujar Ardi, ayah dari salah satu siswa PJJ.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menganjurkan kepada pemerintah untuk tetap menerapkan PJJ. Kasus infeksi Covid-19 pada anak Indonesia cukup tinggi, lebih dari 500 kasus dan 14 kematian serta 129 anak berstatus meninggal masih dalam status pasien dalam pengawasan.

Sebanyak 97 ribu masyarakat juga telah menandatangani petisi daring untuk menunda masuknya sekolah selama pandemi. Hal ini menjadi pertimbangan tersendiri dari dibukanya kembali pembelajaran tatap muka di sekolah.

Tahun ajaran baru yang dimulai pada 13 Juli 2021 tidak berarti kegiatan belajar tatap muka juga akan dimulai. Pembukaan sekolah bergantung pada perkembangan kondisi daerah dan kesehatan siswa.

Dalam hal ini diperlukan adanya evaluasi pada PJJ. Salah satu yang perlu menjadi fokus adalah meningkatkan konten pembelajaran. Konten-konten pembelajaran harus dibuat sebaik mungkin dengan menyertakan guru-guru terhebat di Indonesia. Hal ini diperlukan agar pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh siswa.

Konten pembelajaran tersebut dimasukkan ke platform Rumah Belajar Kemendikbud, selama PJJ masih diberlakukan tentunya platform belajar dari pemerintah harus terus ditingkatkan. Pada saat melakukan pembelajaran daring, bukan lagi mengajarkan materi yang diperlukan, melainkan diskusi konten pelajaran yang sudah diberikan.

Reporter : Anggita Ayu Pratiwi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Strategi Pemerintah Menekan PHK dan Menjaga Produktivitas Industri Nasional

Oleh: Faiz Permana )*Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja. Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya.Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja.Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital.Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi.Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir....
- Advertisement -

Baca berita yang ini