Militer Korea Selatan Tegaskan BTS Tetap Ikut Wamil

Baca Juga

MATA INDONESIA, SEOUL – Sejak tahun lalu, kabar mengenai pembebasan BTS dari wajib militer (wamil) menjadi perbincangan publik, mengingat kontribusi mereka untuk negara. Sebagai grup pria terkenal di dunia, BTS telah membawa keuntungan ekonomi dan pengakuan ke Korea Selatan.

Dilansir dari KoreaBoo, Administrasi Tenaga Kerja Militer (MMA) telah mengumumkan bahwa mereka tidak bersedia mendukung pembebasan wajib militer untuk RM cs. Mereka memberikan alasan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Pengecualian layanan militer memang biasanya diberikan kepada atlet yang memenangkan medali atau pemenang acara musik tradisional. Namun, ada kontroversi tentang keadilan sistem yang mengatakan bahwa artis musik juga harus dapat menerima pengecualian ini.

Beberapa waktu lalu, ada ada RUU untuk merevisi undang-undang dinas militer diusulkan oleh Rep. Jeon Yong Ki dari oposisi utama Partai Minjoo Korea pada 3 September. RUU itu memungkinkan seniman budaya pop (idol) untuk menunda atau dibebaskan dari dinas militer.

Berdasarkan RUU yang diajukan partai politik Minjoo, BTS diharapkan dapat menunda atau bahkan dibebaskan dari pendaftaran militer dan melanjutkan aktivitas musik mereka seperti biasa. Namun, kini kini MMA telah mengambil langkahnya.

Idola K-Pop tidak akan diberikan pengecualian apa pun. Menurut MMA, penyanyi K-Pop tidak memenuhi syarat karena tidak sejalan dengan sikap dasar pemerintah terkait wajib militer.

Sebaliknya, penangguhan pendaftaran adalah opsi yang memungkinkan. Saat ini, sebuah RUU revisi menunggu keputusan, untuk memungkinkan idola K-Pop menunda tugas mereka hingga usia maksimal 30 tahun.

Sesuai dengan hukum yang ada, warga Korea Selatan harus menulis dengan keadaan mereka untuk meminta penangguhan. Tetapi ada kemungkinan penolakan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini