Mengenal Apa itu Bubble Burst dan Dampaknya pada Perusahaan Startup

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Belakangan sedang ramai dengan istilah “Bubble Burst” pada perusahaan start up. Bubble burst sering dikaitkan dengan penyebab terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam perusahaan rintisan ini.

Bubble burst mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan nilai pasar yang naik sangat cepat, terutama pada harga aset. Selain itu, inflasi yang cepat itu kemudian juga diikuti oleh penurunan nilai yang cepat juga atau kontraksi.

Karena hal tersebut lah, fenomena itu disebut sebagai bubble burst atau lonjakan gelembung yang dimana biasanya lonjakan harga aset tersebut didorong oleh perilaku pasar yang tinggi.

Sementara itu, aset biasanya diperdagangkan pada harga atau dalam kisaran harga yang jauh melebihi nilai intrinsik aset. Dengan kata lain, harga tidak selaras dengan dasar aset.

Bubble burst terjadi setiap kali harga barang naik jauh di atas nilai riil barang tersebut. Fenomena ini biasanya dikaitkan dengan perubahan perilaku investor.

Jika melihat fenomena bubble burst di Indonesia, hal ini terjadi di kalangan start up yang timbul tenggelam. Banyak start up bermunculan namun tak sedikit yang gulung tikar.

Perusahaan rintisan ini juga banyak merekrut karyawan lewat strategi bakar uang, walaupun di sisi lain juga banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lebih lanjut, gelembung di pasar ekuitas dan ekonomi menyebabkan sumber daya ditransfer ke area pertumbuhan yang cepat. Pada akhir gelembung, sumber daya dipindahkan lagi, menyebabkan harga mengempis.

Sebagai contoh, ekonomi Jepang mengalami gelembung atau bubble pada 1980-an setelah bank-bank negara itu sebagian dideregulasi atau harus menerapkan aturan baru. Fenomena ini menyebabkan lonjakan besar dalam harga real estat dan harga saham.

Reporter : Adinda Catelina Fadjrin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini