Kontroversi! Perawat Ini Bikin Masker Rajutan Mirip Kelamin Wanita

Baca Juga

MATA INDONESIA, BRISBANE – Di tengah pandemi corona (Covid-19), seorang perawat asal Brisbane, Australia membuat kreasi masker bikinan tangannya. Bukan dipuji, perawat itu melah mengundang kontroversi.

Perawat yang diketahui bernama Lulu Geraghty itu membuat masker rajutan berbentuk alat kelamin wanita.

Dilansir dari Metro UK, Senin 30 Maret 2020, Lulu membuat masker berbentuk vulva tersebut bertujuan untuk menghibur orang-orang yang tegang karena pandemi Corona. Ia mengatakan bahwa maskernya tersebut bagian dari item fashion karena tidak memenuhi standar medis.

“Ini untuk sedikit mencerahkan mood. Aku tidak ingin meminimalisir keseriusan dari virus Corona, tapi aku ingin sedikit kita untuk sedikit bersenang-senang,” kata Lulu.

Selain itu, kata Lulu, tujuannya ingin mendobrak ketabuan wanita soal bentuk vulva. Selama ini, wanita sering kali terobsesi dengan bentuk alat kelamin yang sempurna.

“Menyedihkannya, ide tentang bentuk vulva yang ideal sangat tidak realistis. Wanita muda terutama merasa tertekan dengan bentuk vulvanya, padahal bentuknya benar-benar normal,” ungkapnya

“Bahkan sekarang ada prosedur kecantikan seperti operasi vulva yang semakin meningkat. Aku sangat khawatir akan hal itu,” tambah Lulu.

Wanita 42 tahun itu membuat masker rajutan berbentuk vulva dengan desain yang berbeda-beda. Hal tersebut sebagai edukasi bahwa setiap wanita memiliki bentuk yang berbeda-beda.

“Aku sengaja membuatnya berbentuk berjumbai, asimetris, dan berbulu. Setiap orang berbeda-beda,” pungkasnya.

Rajutannya yang ia buat tersebut pun diunggahnya di media sosialnya, termasuk Instagramnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini