Jakarta Ditahbiskan Sebagai Jawara Tata Kota Terburuk

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Jakarta terpilih sebagai kota yang memiliki tata kota terburuk. Hal ini berdasarkan riset yang dikeluarkan oleh Platform media arsitektur, Rethinking The Future. Laporan itu dikemas dalam tulisan yang berjudul 10 Examples of Bad Urban City Planning atau 10 contoh kota dengan perencanaan paling buruk.

Berikut daftar selengkapnya :

1. DKI Jakarta, Indonesia
Ibu kota Indonesia yang sangat padat, Jakarta dikatakan sebagai tempat dengan desain terburuk di Bumi. Hal itu dikarenakan ruang hijau terbuka kurang memadai, kemacetan lalu lintas yang ekstrem, dan perluasan kota yang tidak terencana.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta salah satunya dikarenakan pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah dapat berkontribusi dengan cara mengurangi pelaksanaan proyek jangka panjang.

2. Dubai, Uni Emirat Arab (UEA)
Pembangunan di Dubai dinilai tanpa memperhatikan apa yang dipedulikan orang awam. Dubai disebut sebagai tata kota yang buruk dikarenakan berbagai fasilitas dan gedung-gedung tinggi dibangun tanpa mempertimbangkan dimensi manusia dalam desain ruang, dan tata letak yang tidak mendukung pejalan kaki.

3. Brasilia, Brasil
Brasilia mengalami masalah terlalu banyak desain dalam merancang tata kota, tetapi gagal. Tata ruang kotanya terinspirasi oleh ‘pesawat’ dengan arsitektur modern, namun sayangnya kota ini mendapat predikat ‘tiruan’ karena kurangnya koneksi dengan orang-orang yang tinggal di kota tersebut.

4. Atlanta, Georgia, AS
Atlanta juga memiliki kemacetan lalu lintas yang sangat mengerikan akibat booming di tahun 80-an dan 90-an. Masalahnya semakin meningkat karena adanya konektor antar negara bagian, di tengah pusat kota Atlanta.

Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah kemacetan adalah angkutan massal yang efektif, salah satunya sistem MARTA (kereta bawah tanah) yang tidak memadai perlu diperluas.

5. Sao Paulo, Brasil
Selama abad ke-20, Sao Paulo beralih dari lingkungan perkotaan kecil ke kota metropolitan 3.000 mil persegi dengan pusat kota yang kaya dan pinggiran kota yang miskin. Kota ini disebut sebagai korban dari perencanaan yang tidak merata.

Untuk mengatasi masalah kemacetan, penduduk kaya dan makmur di Sao Paulo memilih perjalanan dengan helikopter. Maklum, kota ini memiliki armada helikopter per kapita terbesar di dunia.

Selanjutnya posisi enam hingga sepuluh dihuni secara berturut-turut oleh Boston (AS), Missoula (AS), Naypyidaw (Myanmar), New Orleans (AS) dan Dhaka (Bangladesh).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini