Gegara Ada Gal Gadot, ‘Death on the Nile’ Dilarang Tayang di Lebanon dan Kuwait, Kok Bisa?

Baca Juga

MATA INDONESIA, LOS ANGELES – Film ‘Death on the Nile’ dilarang tayang di Lebanon dan Kuwait karena salah satu pemerannya adalah Gal Gadot. Apa hubungannya ya?

Ternyata, Lebanon dan Kuwait melarang ‘Death on the Nile’ tayang di negara masing-masing karena Gal Gadot pernah dua tahun bergabung degan militer Israel.

Sebagai orang Israel, Gal Gadot wajib mengikuti wajib militer saat dia belum terkenal seperti saat ini. Secara teknis, Israel dan Lebanon sedang berperang, sementara banyak negara arab punya hukum melarang produk Israel.

Ini bukan pertama kali film yang dibintangi Gal Gadot dilarang tayang di Lebanon dan Kuwait. Sebelumnya, film ‘Wonder Woman 1984’ juga dilarang tayang di bioskop kedua negara itu.

Sebelum masalah Gal Gadot, ‘Death on the Nile’ sudah menuai kontroversi setelah salah satu pemerannya, Armie Hammer dituduh melakukan kekerasan seksual pada Januari 2021 (syuting film dilakukan sebelum adanya tuduhan itu). Kemudian, pemeran lainnya, Letitia Wright termasuk sosok yang menentang vaksinasi Covid-19.

Death on The Nile disutradarai oleh Kenneth Branagh yang juga memerankan karakter detektif Hercule Poirot. Film ini dibintangi Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Lesslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders, hingga Letitia Wright.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini