Baca Doa Ini Lagi Yuk, Agar Pandemi Segera Pergi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Lebih dari setahun sudah virus corona ditetapkan sebagai pandemi global. Virus yang telah merenggut 3,5 juta jiwa itu sukses mengubah tatanan dunia dan berbagai sendi kehidupan.

Virus corona juga berhasil membuat sekat, menjadikan yang dekat menjadi jauh dan yang jauh menjadi semakin jauh. Memang, teknologi dapat menjangkau segalanya tanpa ruang dan batas. Namun, apalah arti bertatap wajah bila hanya dari jauh.

Selain menerapkan protokol kesehatan, sebagai seorang Muslim tiada hal yang dapat dilakukan selain berdoa kepada Allah SWT, memohon agar virus corona segera pergi dari muka Bumi dan kehidupan kembali normal.

Untuk itu, umat Muslim dianjurkan untuk membaca doa agar pandemi segera berakhir. Sebab, ada rindu yang harus ditunaikan, ada janji yang harus ditepati, dan ada banyak hal yang harus digapai.

Tahashantu bidzil ‘izzati wal jabarut, wa’tashamtu bi rabbil malakut, wa tawakkaltu ‘alal hayyi ladzi la yamut, Allahummashrif ‘anna hadzal waba a wa qinas syarad da’a biluthfika ya lathif ya khobir innaka ‘ala kulli syai’in qodir.

Artinya:

“Saya berlindung kepada Allah, Dzat pemilik kemuliaan dan kekuasaan, dan saya memohon perlindungan kepada Tuhan Kerajaan Langit. Dan saya bertawakal kepada Dzat Maha Hidup yang tak pernah mati. Ya Allah, lindungilah kami dari wabah penyakit ini, dan jagalah kami dari bahaya penyakit, dan selamatkanlah kami dari segala wabah penyakit yang berbahaya (mematikan) dan segala bala. Berkat sifat kelembutan-Mu, Wahai Dzat Yang Maha Memberi Kabar, Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Renovasi Hunian Layak untuk Papua, Strategi Pemerintah Percepat PemerataanPembangunan

Oleh : Loa Murib Renovasi hunian layak di Papua bukan sekadar program fisik pembangunan rumah, melainkanstrategi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkankualitas hidup masyarakat di Tanah Papua. Di tengah berbagai tantangan geografis, sosial, danekonomi, kebijakan perumahan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadifondasi penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya terpusat di wilayahperkotaan Indonesia bagian barat, tetapi juga menjangkau wilayah timur secara adil danberkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahandan Kawasan Permukiman yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dukungannya terhadap realisasiprogram Tiga Juta Rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program tersebutdinilai strategis karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompokberpenghasilan rendah, melalui penyediaan hunian terjangkau dan layak huni. Dorongan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan peluang program tersebut menjadisinyal kuat bahwa pembangunan perumahan tidak dapat berjalan parsial. Tito Karnavianmemandang bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam mengangkat harkatdan martabat masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Dukungan regulatif pun diperkuat dengan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang harusditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa percepatanpembangunan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga penyederhanaan birokrasi dankeberpihakan kebijakan. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik di daerah juga menjadi instrumen penting untuk memangkaswaktu dan biaya perizinan. Dengan proses yang lebih cepat dan transparan, pembangunan rumahbagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera direalisasikan tanpa terhambat proseduradministratif yang berlarut-larut. Pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah inilah yang menjadi kunci agar program nasional benar-benar berdampak nyata di lapangan. Di Papua, respons terhadap kebijakan tersebut tampak progresif. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap menggenjot program bantuanperumahan melalui berbagai skema, mulai dari rumah subsidi, renovasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah susun. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerahtidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang solusi yang sesuaidengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua masih cukuptinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari realitas sosial di mana satu rumah kerap dihuni olehbeberapa generasi sekaligus. Dalam konteks budaya Papua yang menjunjung tinggi ikatankekerabatan, pola hunian multigenerasi menjadi hal lumrah. Namun di sisi lain, keterbatasanruang dan kualitas bangunan yang belum memadai dapat berdampak pada kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas keluarga. Karena itu, target pembangunan dan renovasi rumah di Papua pada 2026 menjadi langkahstrategis. Direncanakan sekitar 14 ribu unit rumah akan dibangun melalui berbagai skemabantuan, dengan tahap awal mencakup sekitar 2.100...
- Advertisement -

Baca berita yang ini