Oleh: Sylvia Mote *)
Kehadiran Sekolah Rakyat di Papua menandai babak penting dalam upaya negara menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan. Di tengah tantangan geografis, keterbatasan ekonomi, dan warisan panjang ketimpangan akses sekolah, kebijakan ini tampil bukan sekadar sebagai program sektoral, melainkan sebagai instrumen negara untuk memastikan bahwa hak dasar anak Papua atas pendidikan tidak lagi ditentukan oleh jarak, kemiskinan, atau kondisi sosial keluarga. Gagasan yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan keberpihakan yang jelas pada kelompok paling rentan sekaligus mempertegas bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi fondasi utama agenda pemerintahan saat ini.
Peninjauan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor pada pertengahan Januari 2026 memperlihatkan bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan di lapangan. Dalam berbagai kesempatan, Wapres menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai alat strategis untuk memutus mata rantai putus sekolah, terutama di wilayah terluar seperti Papua. Penekanan ini relevan mengingat angka anak yang tidak melanjutkan pendidikan di Papua masih sangat besar, sebuah realitas yang selama ini menjadi tantangan serius bagi negara dalam mewujudkan pemerataan kualitas manusia Indonesia.
Sekolah Rakyat tidak hanya membuka pintu akses pendidikan formal, tetapi juga membawa pendekatan yang lebih komprehensif melalui sistem berasrama. Model ini menjawab persoalan khas Papua, di mana jarak antarwilayah, keterbatasan transportasi, dan kondisi ekonomi keluarga sering kali membuat sekolah konvensional sulit dijangkau. Dengan pembiayaan penuh dari APBN, negara hadir secara nyata, mengambil alih beban yang selama ini dipikul keluarga miskin, sekaligus memastikan bahwa proses belajar berlangsung secara berkelanjutan dan terpantau.
Pengalaman SRMA 41 Biak Numfor memperlihatkan bagaimana kebijakan nasional ini diterima sebagai harapan baru di tingkat lokal. Kepala Sekolah Samuel Franklyn Yawan menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat telah menjadi jawaban atas aspirasi lama masyarakat kurang mampu yang menginginkan pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya. Meski pada awal operasional fasilitas masih terbatas, pemenuhan sarana dilakukan secara bertahap hingga kini sekolah tersebut memiliki perangkat pembelajaran digital, asrama, dapur, serta dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Proses ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhenti pada peresmian, melainkan terus memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan.
Dari sisi pembelajaran, guru-guru di Sekolah Rakyat menjalankan sistem terpadu antara kegiatan akademik dan pembinaan karakter. Nanda Restu Saifin Nuhai, salah satu pengajar, menggambarkan bagaimana interaksi intensif di sekolah dan asrama membentuk disiplin, kepercayaan diri, serta semangat belajar siswa. Capaian akademik yang beragam tidak dilihat sebagai kelemahan, melainkan sebagai titik awal pembinaan yang lebih personal, sebuah pendekatan yang justru relevan untuk konteks Papua yang sangat heterogen.
Dampak kebijakan ini juga tercermin dari pengalaman siswa. Kisah Ricky Yansen K. Siri, yang sebelumnya terancam putus sekolah karena ketiadaan biaya, memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan atau kurikulum, tetapi ruang pembuka masa depan. Rasa bangga dan optimisme yang tumbuh pada diri siswa menjadi indikator penting bahwa pendidikan gratis dan berasrama mampu memulihkan kepercayaan diri generasi muda Papua, sesuatu yang kerap tergerus oleh keterbatasan struktural.
Pada level kebijakan yang lebih luas, Sekolah Rakyat sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan pendidikan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Fokus pada pemerataan, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kualitas guru memperkuat posisi Sekolah Rakyat sebagai bagian integral dari agenda nasional peningkatan sumber daya manusia. Dalam konteks Papua, kebijakan ini menjadi semakin strategis karena mampu menjawab tantangan literasi dan kualitas pendidikan dasar yang masih dihadapi sejumlah daerah.
Dorongan agar Sekolah Rakyat diperluas juga datang dari berbagai pemangku kepentingan. Intelektual muda Maybrat, Yanpit Kosamah, menilai program ini sangat relevan untuk daerah-daerah yang masih bergulat dengan persoalan literasi dan keterbatasan akses pendidikan. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk proaktif menjemput kebijakan nasional tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada desain pusat, tetapi juga pada komitmen daerah dalam mengintegrasikannya dengan kebutuhan lokal.
Di parlemen, Anggota Komisi X DPR RI Robert Joppy Kardinal turut mendorong perluasan Sekolah Rakyat ke seluruh provinsi di Papua. Menurutnya, pembatasan lokasi berpotensi menciptakan ketimpangan baru, padahal karakter geografis dan sosial Papua justru menuntut pemerataan yang lebih luas. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa Sekolah Rakyat memiliki nilai strategis ganda, yakni sebagai instrumen pendidikan sekaligus alat penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Dengan berbagai dinamika tersebut, Sekolah Rakyat dapat dibaca sebagai simbol kehadiran negara yang lebih adil dan responsif di Papua. Tantangan seperti kekurangan tenaga pendidik tentu masih perlu diatasi melalui kebijakan lanjutan, namun fondasi yang telah diletakkan menunjukkan arah yang tepat. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, sinergi dengan daerah, serta pengawasan publik akan menentukan sejauh mana Sekolah Rakyat mampu mengubah wajah pendidikan Papua. Pada titik inilah, kebijakan ini layak didukung sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan Papua yang lebih setara, berdaya, dan bermartabat.
*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua